Ustadz di Kampung Maling

Tentang Kekuasaan, Kemunafikan Institusional, dan Sebuah Lingkungan yang Kehilangan Rasa Malu

Ada ungkapan yang terkadang lebih tajam daripada seribu halaman laporan, lebih keras daripada pidato politik, dan lebih jujur daripada slogan-slogan yang terpampang di dinding kantor pemerintahan.

“Ustadz di Kampung Maling.”

Sebuah ungkapan satire yang terdengar sederhana, tetapi menyimpan kritik mendalam tentang benturan antara nilai kebenaran dan realitas lingkungan yang telah terbiasa dengan penyimpangan.

Ungkapan ini bukanlah sindiran terhadap sosok ustadz. Sebaliknya, ustadz merupakan representasi seseorang yang membawa nilai moral, kejujuran, dan kebenaran. Sementara kampung maling adalah metafora tentang sebuah lingkungan yang membiarkan ketidakjujuran tumbuh, melindungi penyimpangan, dan perlahan kehilangan kepekaan terhadap kesalahan.

Dua simbol yang bertolak belakang itu melahirkan sebuah pertanyaan besar: bagaimana mungkin kebenaran dapat ditegakkan di tengah lingkungan yang justru merasa nyaman dengan ketidakbenaran?

Pertanyaan ini ternyata bukan persoalan baru dalam kehidupan politik dan birokrasi Indonesia.

Sebuah ungkapan yang pernah mengguncang Senayan

Sejarah kemunculan ungkapan ini dalam perdebatan politik nasional tercatat pada 17 Februari 2005.

Dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh di Gedung DPR, Senayan, anggota DPR Anhar Nasution melontarkan kritik terhadap kemampuan Jaksa Agung membenahi institusi kejaksaan.

Ia menyampaikan kalimat:

“Masih adakah kemampuan Bapak untuk menegakkan benang basah, sehingga tidak seperti ustadz di kampung maling.”

Pernyataan itu memancing reaksi keras. Abdul Rahman Saleh merasa keberatan karena ungkapan tersebut dinilai menyudutkan institusi kejaksaan. Ahmad Lopa, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, bahkan ikut bereaksi dengan menggebrak meja.

Rapat pun memanas. Perdebatan tidak lagi sekadar membicarakan kinerja institusi, tetapi berkembang menjadi persoalan kehormatan dan batas-batas kritik.

Anhar kemudian menjelaskan maksud ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf.

Peristiwa tersebut menjadi catatan penting dalam hubungan antara lembaga legislatif dan penegak hukum. Bahkan, pada 2008, Abdul Rahman Saleh menerbitkan buku berjudul Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz: Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar.

Namun, ada sesuatu yang lebih penting daripada kontroversi pernyataan tersebut.

Ungkapan itu mengabadikan sebuah persoalan klasik dalam tata kelola kekuasaan: integritas seorang pemimpin tidak cukup dinilai dari apa yang dikatakannya, tetapi juga dari kemampuannya memastikan lingkungan yang dipimpinnya berjalan sesuai hukum dan etika.

Kampung maling bukan sekadar tempat, melainkan sebuah kultur

Mari kita keluar sejenak dari makna harfiah ungkapan tersebut.

Kampung maling tidak harus berupa sebuah tempat yang dihuni oleh para pencuri. Ia bisa hadir di kantor pemerintahan, lembaga penegak hukum, perusahaan, organisasi, bahkan lingkungan sosial yang secara lahiriah terlihat terhormat.

Kampung maling adalah metafora tentang kultur yang mengalami pembalikan nilai.

Ketika kebohongan dianggap strategi, penyimpangan disebut kebiasaan, pembiaran dianggap solidaritas, dan kepentingan kelompok ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan publik.

Di dalam kultur seperti ini, persoalan tidak lagi berhenti pada siapa yang melakukan kesalahan. Persoalan berkembang menjadi siapa yang mengetahui, siapa yang membiarkan, siapa yang melindungi, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari keadaan tersebut.

Inilah yang membuat penyimpangan menjadi sulit diberantas.

Sebab, sebuah perilaku buruk yang dilakukan oleh satu orang masih dapat diselesaikan melalui penindakan terhadap individu. Tetapi ketika perilaku tersebut memperoleh pembenaran dari lingkungan, persoalannya sudah jauh lebih kompleks.

Ia telah berubah menjadi kebiasaan sosial.

Dan ketika kebiasaan itu berlangsung cukup lama, orang-orang yang berada di dalamnya bahkan bisa kehilangan kemampuan membedakan antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang sekadar sudah biasa dilakukan.

Di sinilah bahaya normalisasi penyimpangan bekerja.

Sesuatu yang semula dianggap salah perlahan menjadi lumrah. Sesuatu yang seharusnya dipertanyakan justru dianggap tidak perlu dibahas. Bahkan, orang yang berusaha mengembalikan keadaan pada aturan yang semestinya malah dipandang sebagai pengganggu.

Kampung itu bukan lagi sekadar memiliki masalah dengan maling. Kampung itu mulai memiliki masalah dengan cara berpikir.

Ketika kekuasaan menciptakan pembenaran

Dalam politik dan birokrasi, kekuasaan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membangun narasi.

Sebuah kebijakan dapat dikemas sebagai kepentingan bersama. Sebuah keputusan dapat dibungkus dengan alasan prosedural. Sebuah persoalan dapat dialihkan menjadi persoalan komunikasi.

Padahal, tidak semua yang terlihat administratif berarti benar secara hukum. Tidak semua yang disepakati secara kolektif otomatis sah. Tidak semua keputusan yang ditandatangani pejabat berwenang otomatis terbebas dari persoalan pertanggungjawaban.

Hukum tidak berhenti pada keberadaan dokumen. Hukum juga berbicara tentang kewenangan, prosedur, substansi, tujuan, serta akibat dari sebuah tindakan.

Inilah yang sering dilupakan ketika kekuasaan terlalu percaya diri dengan legitimasi formalnya.

Ada kecenderungan menganggap bahwa selama sebuah keputusan telah melalui rapat, memiliki tanda tangan, dan dibungkus dokumen resmi, maka persoalannya selesai.

Padahal, justru di balik dokumen itulah pertanyaan-pertanyaan penting harus diajukan.

Apakah kewenangannya benar? Apakah prosedurnya sesuai? Apakah kepentingan publik terlindungi? Apakah terdapat keuntungan yang tidak semestinya? Siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan tersebut menimbulkan kerugian?

Kekuasaan yang sehat tidak akan menghindari pertanyaan semacam itu.

Sebaliknya, kekuasaan yang mulai kehilangan orientasi publik cenderung sibuk mempertahankan keputusan daripada menguji kebenarannya.

Lebih buruk lagi ketika loyalitas kepada kelompok mengalahkan loyalitas kepada hukum.

Pada titik itu, jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah, tetapi sebagai fasilitas untuk mempertahankan pengaruh.

Seni membungkam kritik tanpa terlihat membungkam

Salah satu gejala paling menarik dalam kultur kekuasaan yang tidak sehat adalah kemampuannya mengubah persoalan substansial menjadi persoalan personal.

Ketika seseorang mempertanyakan anggaran, yang dipersoalkan justru latar belakang orang yang bertanya.

Ketika masyarakat meminta transparansi, yang dibahas malah motif di balik permintaan tersebut.

Ketika kritik terhadap kebijakan disampaikan, respons yang muncul bukan penjelasan mengenai substansi, melainkan tuduhan bahwa kritik itu memiliki kepentingan tertentu.

Ini merupakan bentuk pengalihan yang sangat efektif.

Persoalan utama tidak pernah benar-benar dijawab karena perhatian publik telah dipindahkan ke hal lain.

Padahal, dalam negara demokrasi, hak bertanya tidak harus menunggu seseorang memiliki reputasi sempurna. Kritik tidak otomatis kehilangan kebenaran hanya karena disampaikan oleh orang yang tidak disukai. Dan kesalahan pribadi seorang pengkritik tidak serta-merta membatalkan substansi kritiknya.

Tentu, kritik juga harus dapat diuji berdasarkan fakta dan disampaikan secara bertanggung jawab.

Namun, pemerintah dan institusi publik tidak boleh menjadikan penilaian terhadap pribadi pengkritik sebagai pengganti kewajiban menjawab persoalan.

Kekuasaan yang sehat menjawab pertanyaan dengan data. Kekuasaan yang defensif sibuk mencari alasan untuk menghindari pertanyaan.

Di sinilah publik harus berhati-hati. Jangan sampai perdebatan mengenai siapa yang berbicara justru menenggelamkan persoalan mengenai apa yang sedang dibicarakan.

Para pembiar dan ekosistem penyimpangan

Kita sering membayangkan bahwa sebuah praktik korupsi atau penyimpangan hanya melibatkan pelaku utama.

Padahal, dalam banyak persoalan kelembagaan, ada ekosistem yang memungkinkan penyimpangan berlangsung.

Ada pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ada yang menjalankan kebijakan. Ada yang melakukan pemeriksaan. Ada yang seharusnya mengawasi. Ada pula yang memiliki kewajiban menyampaikan informasi.

Setiap posisi mempunyai tanggung jawab berbeda.

Karena itu, ketika sebuah persoalan muncul, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berhenti pada pelaksana teknis. Rantai pengambilan keputusan, proses persetujuan, fungsi pengawasan, serta pertanggungjawaban setiap pihak juga perlu ditelusuri sesuai kewenangannya.

Namun, hal ini tidak berarti semua orang yang berada dalam rantai birokrasi otomatis bersalah. Tanggung jawab hukum harus dibuktikan berdasarkan perbuatan, kewenangan, unsur kesalahan, dan bukti yang sah.

Yang perlu dikritisi adalah budaya pembiaran.

Sebab, penyimpangan dapat berlangsung bukan hanya karena ada orang yang berani melanggar, tetapi juga karena ada lingkungan yang gagal atau sengaja tidak menjalankan fungsi koreksinya.

Ada yang memilih diam karena takut kehilangan jabatan. Ada yang tidak ingin merusak hubungan. Ada yang merasa bukan urusannya. Ada pula yang menganggap selama dirinya tidak terlibat langsung, maka persoalan tersebut tidak perlu dipedulikan.

Padahal, dalam sebuah organisasi, pengawasan bukan sekadar urusan administratif. Ia merupakan benteng untuk mencegah kewenangan berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Ketika benteng itu kehilangan fungsi, jangan heran jika penyimpangan menemukan ruang untuk berkembang.

Ketika simbol moralitas hanya menjadi dekorasi

Kita hidup di tengah banyaknya slogan tentang integritas, profesionalisme, pelayanan, pengabdian, dan antikorupsi.

Slogan-slogan itu terpampang di kantor pemerintahan, ruang pelayanan publik, baliho, spanduk, hingga materi pidato pejabat.

Namun, ada pertanyaan yang lebih penting daripada seberapa bagus slogan tersebut dirangkai.

Seberapa jauh nilai-nilai itu benar-benar diterapkan?

Integritas bukanlah tulisan di dinding kantor. Transparansi bukan sekadar kata dalam dokumen perencanaan. Akuntabilitas bukan hanya kewajiban membuat laporan. Dan pelayanan publik bukan panggung untuk membangun citra pejabat.

Semua itu harus terlihat dalam tindakan.

Ketika anggaran dipertanyakan, keterbukaan harus diberikan. Ketika kebijakan bermasalah, koreksi harus dilakukan. Ketika ada indikasi penyimpangan, pemeriksaan harus berjalan tanpa pandang bulu.

Jika tidak, simbol moralitas hanya menjadi dekorasi kelembagaan.

Kita akan memiliki banyak pidato tentang kejujuran, tetapi sedikit keberanian untuk mengoreksi ketidakjujuran. Banyak pernyataan tentang pelayanan, tetapi sedikit kesediaan untuk mempertanggungjawabkan keputusan.

Inilah paradoks yang harus dibongkar.

Sebuah institusi tidak menjadi bersih karena memiliki banyak orang yang pandai berbicara tentang integritas. Institusi menjadi bersih ketika sistemnya memungkinkan kebenaran bekerja dan mencegah penyimpangan memperoleh perlindungan.

Jangan salah memahami solidaritas

Ada satu hal lain yang sering menjadi tempat persembunyian penyimpangan, yaitu solidaritas kelompok.

Solidaritas pada dasarnya merupakan nilai positif. Ia dibutuhkan untuk membangun kepercayaan, kerja sama, dan kekuatan organisasi.

Tetapi solidaritas kehilangan makna ketika digunakan untuk melindungi kesalahan.

Membela rekan yang diperlakukan tidak adil merupakan bentuk solidaritas. Membela rekan yang melakukan pelanggaran dengan cara menutup fakta adalah sesuatu yang berbeda.

Menjaga nama baik institusi merupakan tanggung jawab bersama. Menutupi kesalahan demi menjaga citra institusi justru dapat merusak kehormatannya.

Loyalitas kepada pimpinan tidak boleh mengalahkan kewajiban menaati hukum.

Sebab, institusi bukan milik seseorang. Jabatan bukan warisan keluarga. Dan kekuasaan bukan sesuatu yang boleh dipertahankan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Justru orang yang benar-benar mencintai institusinya adalah orang yang berani memperbaiki kesalahannya.

Institusi yang sehat tidak membutuhkan pembela yang selalu mengatakan semuanya baik-baik saja. Ia membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan ada yang salah dan bersedia memperbaikinya.

Kebenaran tidak boleh bergantung pada siapa yang menyampaikannya

Dalam kehidupan publik, sering kali muncul kecenderungan menilai sebuah pernyataan berdasarkan siapa yang mengucapkannya.

Jika berasal dari kelompok sendiri, dianggap benar. Jika berasal dari pihak yang berseberangan, dianggap bermuatan politik.

Padahal, kebenaran tidak berubah hanya karena orang yang menyampaikannya berbeda.

Data tetap harus diuji. Dokumen tetap harus diperiksa. Kebijakan tetap harus dinilai berdasarkan hukum. Dan dugaan penyimpangan tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak ada pihak yang boleh memiliki hak istimewa untuk terbebas dari pengawasan.

Tidak pula ada pihak yang boleh menggunakan kritik sebagai alasan untuk melakukan penghakiman tanpa bukti.

Keadilan menuntut kedua hal tersebut berjalan bersamaan.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan. Pejabat berhak memperoleh perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasar. Tetapi tidak seorang pun berhak menggunakan jabatan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Inilah keseimbangan yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan demokrasi.

Kampung yang kehilangan rasa malu

Mungkin inilah lapisan paling dalam dari ungkapan “Ustadz di Kampung Maling”.

Persoalan terbesar sebuah lingkungan bukan semata-mata ketika pelanggaran terjadi, melainkan ketika rasa malu terhadap pelanggaran itu mulai menghilang.

Rasa malu merupakan salah satu pengendali moral dalam kehidupan sosial. Ia membuat seseorang berpikir sebelum melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

Ketika rasa malu hilang, seseorang tidak lagi merasa perlu menyembunyikan penyimpangan. Bahkan, dalam keadaan tertentu, ia bisa tampil percaya diri, membangun citra, dan mengajarkan nilai-nilai yang justru bertentangan dengan perilakunya sendiri.

Lebih mengkhawatirkan ketika lingkungan ikut memberikan pembenaran.

Kesalahan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, melainkan sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Kritik tidak lagi dianggap sebagai kesempatan untuk berbenah, melainkan sebagai ancaman terhadap kenyamanan.

Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah sebuah lingkungan yang pandai membangun pembenaran, tetapi kehilangan keberanian untuk mengakui kesalahan.

Dan ketika rasa malu sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan bersama, aturan hukum menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan semaunya.

Jangan biarkan kebenaran menjadi tamu

Kita tidak sedang berbicara tentang satu institusi, satu kelompok, atau satu orang tertentu. Ungkapan ini merupakan refleksi yang dapat diarahkan kepada siapa saja yang memegang kewenangan dan memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Sebab, kampung maling bisa hadir di mana saja ketika penyimpangan dibiarkan, pengawasan dilemahkan, dan kebenaran diperlakukan sebagai gangguan.

Maka, jangan jadikan kritik sebagai musuh. Jangan jadikan transparansi sebagai ancaman. Jangan jadikan jabatan sebagai benteng untuk menghindari pertanyaan.

Kampung yang baik bukan kampung yang tidak pernah memiliki persoalan. Kampung yang baik adalah kampung yang berani mengakui kesalahan, menindak penyimpangan, dan tidak memberikan tempat bagi siapa pun untuk berlindung di balik kekuasaan.

Pada akhirnya, kita tidak perlu memperdebatkan siapa yang pantas disebut sebagai penghuni kampung maling. Yang jauh lebih penting adalah memastikan tidak ada seorang pun yang merasa memiliki kekebalan untuk melakukan penyimpangan.

Sebab, yang membuat sebuah kampung menjadi kampung maling bukan hanya mereka yang mencuri, tetapi juga kultur yang membenarkan pencurian, kekuasaan yang melindunginya, dan pembiaran yang membuatnya terus berlangsung.

Jangan pernah menyalahkan kebenaran karena hadir di tengah lingkungan yang bermasalah. Justru lingkungan itulah yang harus berbenah. Sebab, sebuah kampung tidak akan menjadi bersih dengan cara mengusir orang yang mengingatkan tentang kebersihan, melainkan dengan keberanian membersihkan segala sesuatu yang selama ini dibiarkan kotor.

Oleh: Imam Royani