Kembali Pimpin Gapensi Kuningan, Hilwan Arief Sentil Minimnya Peluang bagi Pengusaha Lokal

KUNINGANSATU.COM,- Terpilihnya kembali Ir. H. Hilwan Arief sebagai Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Kuningan 2026-2031 menjadi momentum untuk membenahi organisasi di tengah kondisi industri jasa konstruksi yang sedang menghadapi tantangan berat.

Meski kembali dipercaya memimpin Gapensi Kuningan melalui hasil persidangan, Hilwan mengaku tidak secara langsung mengikuti proses pemilihan. Bahkan, sebelumnya ia sempat menyampaikan kepada para anggota bahwa dirinya telah mendapat amanah sebagai pengurus Gapensi Jawa Barat di bidang organisasi.

Hal tersebut disampaikan Hilwan saat diwawancarai KUNINGANSATU.COM melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, setelah mengetahui hasil persidangan yang kembali mengarah kepadanya, dirinya terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengurus Gapensi Jawa Barat. Pasalnya, terdapat tanggung jawab organisasi yang harus disesuaikan agar tidak terjadi rangkap jabatan.

“Permintaan dari anggota, padahal saya sudah bilang bahwa saya sudah jadi pengurus di Jabar. Akhirnya saya konsultasi dengan Jabar, ada salah satu yang harus dilepaskan,” ungkapnya.

Hilwan mengakui, tantangan yang dihadapi Gapensi saat ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Kuningan, melainkan hampir merata di berbagai daerah. Salah satu indikator yang menjadi perhatiannya adalah penurunan jumlah keanggotaan organisasi secara nasional maupun di Jawa Barat.

Menurutnya, jumlah anggota Gapensi secara nasional mengalami penurunan hingga lebih dari setengahnya. Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Barat.

“Keanggotaan Gapensi secara nasional turun hampir setengahnya lebih. Dari Jawa Barat juga hampir setengahnya lebih,” ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa dunia usaha jasa konstruksi sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, Hilwan menilai upaya membangun kembali organisasi tidak bisa hanya dibebankan kepada ketua, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh anggota.

“Semua juga lagi sedang tidak baik-baik saja. Cuma ada yang mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab juga harus didukung semua, saling support,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, Hilwan menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah terbatasnya ruang bagi pengusaha konstruksi lokal untuk terlibat dalam berbagai pekerjaan infrastruktur di daerah.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan kewenangan otonomi daerah untuk melahirkan kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha konstruksi lokal.

Menurutnya, keterlibatan pengusaha lokal tidak harus selalu bergantung pada proyek yang bersumber dari APBD, bantuan provinsi, maupun anggaran pemerintah pusat. Peluang juga bisa dibangun melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari luar daerah yang mengerjakan proyek di Kabupaten Kuningan.

Hilwan mencontohkan, perusahaan luar yang memperoleh pekerjaan infrastruktur di Kuningan semestinya dapat didorong untuk melibatkan pengusaha lokal sebagai mitra atau subkontraktor.

Ia mempertanyakan minimnya perusahaan konstruksi lokal yang mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pekerjaan tersebut.

“Kalau perusahaan-perusahaan luar ada di sini, coba tanya, ada enggak perusahaan lokal yang MoU sama mereka, yang tanda tangan kontrak sebagai subkontraktornya? Enggak ada,” ungkapnya.

Menurut Hilwan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki ruang untuk membuat kebijakan yang mendorong keterlibatan tenaga kerja maupun pengusaha lokal dalam pekerjaan konstruksi tertentu.

Misalnya, melalui ketentuan agar item pekerjaan yang memungkinkan dikerjakan oleh pelaku usaha setempat dapat diberikan kepada pengusaha lokal yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan.

“Item-item tertentu dikerjakan oleh warga lokal atau pengusaha lokal yang memang bisa mengerjakannya. Itu kan bentuk kebijakan,” jelasnya.

Ia bahkan menilai, dengan kapasitas yang dimiliki pengusaha konstruksi lokal, pekerjaan-pekerjaan infrastruktur tertentu seharusnya bukan sesuatu yang sulit untuk ditangani.

“Masa sekelas Gapensi mengerjakan pagar sama paving block saja enggak bisa? Kan enggak lucu,” ucapnya.

Hilwan berharap, jika kebijakan keberpihakan terhadap pengusaha lokal dapat diwujudkan, para pelaku usaha konstruksi di Kuningan memiliki sumber peluang ekonomi yang lebih beragam.

Dengan demikian, keberlangsungan usaha anggota Gapensi tidak hanya bergantung pada ketersediaan proyek pemerintah daerah, bantuan provinsi, ataupun anggaran pemerintah pusat.

“Kalau sudah bisa berjalan seperti itu, pengusaha-pengusaha konstruksi, khususnya Gapensi, enggak akan terlalu bergantung pada APBD, bantuan provinsi, atau anggaran pusat,” pungkasnya.