Bukan Saling Menyalahkan, Aliansi Nusantara Minta Polemik MBG Kuningan Dievaluasi

KUNINGANSATU.COM – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi perhatian Aliansi Nusantara. Organisasi tersebut meminta agar perdebatan yang berkembang tidak berujung pada konflik antarkelompok, melainkan menjadi momentum untuk membenahi tata kelola program dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Melalui pernyataan sikapnya, Aliansi Nusantara menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik, yakni membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun, pelaksanaannya harus disertai transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta pengawasan yang memadai.

Aliansi Nusantara menilai, penggunaan anggaran negara dalam program tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lapangan perlu ditangani secara terbuka dan berdasarkan fakta.

“MBG bukan sekadar program, tetapi amanah untuk kepentingan rakyat,” demikian penegasan Aliansi Nusantara dalam pernyataan sikapnya.

Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah dugaan persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk laporan mengenai pungutan, ketidaksesuaian harga bahan pangan, hingga pengelolaan dapur MBG.

Menurut Aliansi Nusantara, berbagai dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi, audit, dan mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar dugaan yang belum terbukti tidak langsung dijadikan dasar untuk menjatuhkan vonis kepada pihak tertentu.

“Dugaan harus dibuktikan, bukan dijadikan vonis sebelum proses pemeriksaan selesai,” tegasnya.

Di tengah polemik yang berkembang, Aliansi Nusantara mengingatkan agar kepentingan anak tidak tersisih oleh perdebatan mengenai pengelolaan anggaran, kepentingan kelompok, maupun dinamika politik.

Menurut organisasi tersebut, kualitas makanan, keamanan pangan, dan pemenuhan gizi yang layak harus tetap menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG.

Program yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan gizi anak, lanjut Aliansi Nusantara, harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerima. Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya melihat keberlangsungan program, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat.

Aliansi Nusantara juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangannya. Pemerintah diharapkan menyampaikan informasi yang jelas mengenai hasil evaluasi, tindak lanjut atas persoalan yang ditemukan, serta langkah perbaikan yang dilakukan.

Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam perdebatan yang justru menjauhkan perhatian dari persoalan mendasar.

Aliansi Nusantara turut mengingatkan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, kritik terhadap pelaksanaan program juga tidak otomatis berarti menolak tujuan yang ingin dicapai.

Perbedaan pandangan, menurut Aliansi Nusantara, merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, perbedaan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang merugikan masyarakat.

Organisasi itu mendorong agar seluruh pihak mengedepankan penyelesaian yang adil, objektif, dan transparan. Jika ditemukan kekurangan, perbaikan harus dilakukan. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, penanganannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

“Bagi Aliansi Nusantara, yang harus dibela bukan kepentingan kelompok tertentu, melainkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.

Aliansi Nusantara berharap polemik MBG di Kabupaten Kuningan menjadi titik awal pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program.

Bagi organisasi tersebut, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau tersalurkannya makanan kepada penerima. Lebih dari itu, program harus dijalankan dengan tata kelola yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program yang baik harus dijalankan dengan cara yang baik pula. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya pada terlaksananya program, melainkan pada manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat,” tegas Aliansi Nusantara dalam penutup pernyataannya.