Santos Johar: DPRD Harus Hentikan Retorika Kosong, Dengarkan Rakyat!
KUNINGANSATU.COM,- Pengamat politik lokal, Santos Johar, menilai demonstrasi yang belakangan muncul di Kuningan merupakan cermin keresahan publik yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ia menegaskan, aksi tersebut adalah suara hati rakyat yang kecewa dengan kinerja DPRD maupun pemerintah daerah.
“Pertanyaan sederhana, apa efek demo ini bagi hati dan pikiran anggota DPRD? Selama ini mereka hanya pandai bicara normatif, padahal faktanya justru menjadi beban APBD. Mereka menguasai jatah pembagian proyek, dana hibah, hingga CSR BUMD, seolah merasa sudah mewakili konstituennya. Nyatanya, mereka hanya mementingkan diri dan partainya,” ujar Santos Johar kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, esensi membela kepentingan masyarakat luas nyaris tidak terlihat dari produk legislasi DPRD lintas fraksi. Sementara beban rakyat semakin berat akibat kenaikan pajak, harga kebutuhan pokok, tarif listrik dan air, ditambah minimnya lapangan kerja serta atmosfer investasi yang tidak jelas.
“Inilah yang membuat masyarakat rentan pada pembangkangan,” katanya.
Santos mengingatkan agar para wakil rakyat tidak menjadi “petugas partai” semata, melainkan memahami kembali fungsi DPRD yang sesungguhnya.
“Jangan sampai rakyat menganggap dewan sebodoh seperti yang mereka sangka. Andalah suara rakyat, wahai anggota dewan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, atau rakyat akan kembali bertamu dan semakin memperbesar ruang untuk tidak berpartisipasi di 2029,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya orientasi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
“Setelah terpilih, bupati dan anggota dewan itu bukan lagi milik partai tertentu, melainkan milik rakyat. Maka kebijakan harus soal rakyat, lapangan kerja tersedia, harga-harga terkendali, sekolah merata, kesehatan terjamin, jalan mulus, investasi nyaman tanpa gangguan. Bukan malah sibuk main proyek,” kata Santos.
Di akhir pernyataannya, Santos menekankan bahwa rakyat tetap siap bekerja dan memenuhi kewajiban berbangsa serta bernegara, asalkan didukung dengan penggunaan uang pajak yang adil dan hasil bumi yang dikelola untuk kesejahteraan bersama.
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila kelima Pancasila. Jangan nina bobokan rakyat dengan kata-kata normatif yang di dalamnya masih ada kebohongan terstruktur. Rakyat tetap mengawasi, dan jangan pernah mengkhianati,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
