Meski Tak Ada Pemilu, Bawaslu Kuningan Ternyata Tetap Jalankan Banyak Kegiatan

KUNINGANSATU.COM,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan mulai memperkuat strategi pengawasan partisipatif menjelang tahapan Pemilu 2029. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggandeng berbagai lembaga pemerintah, organisasi kepemudaan, hingga organisasi kemahasiswaan melalui kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU).

Ketua Bawaslu Kuningan melalui Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Dadan Yuardan Firdaus, mengatakan penguatan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

“Upaya kita adalah membangun ruang sosialisasi, edukasi, literasi, komunikasi, dan koordinasi untuk peningkatan partisipasi pengawasan Pemilu,” ujar Dadan saat diwawancarai di Gedung Bawaslu Kuningan, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, Bawaslu Kuningan saat ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga seperti KORPRI, PMI, IMM, Pemuda Katolik, hingga Karang Taruna. Kerja sama tersebut akan terus diperbarui seiring mendekatnya tahapan Pemilu 2029 yang diperkirakan mulai berjalan pada Juni 2027.

Selain memperluas jaringan pengawasan, Bawaslu juga terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dan pemutakhiran data partai politik secara berkala. Untuk PDPB dilakukan setiap triwulan, sedangkan pemutakhiran data partai politik dilakukan setiap semester.

Dadan menjelaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan validitas data pemilih yang dimiliki KPU, termasuk melakukan uji petik di lapangan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit).

“Kita memastikan apakah data pemilih itu benar, misalnya apakah yang bersangkutan sudah meninggal, masih aktif sebagai TNI atau Polri, atau sudah sesuai dengan data di lapangan,” katanya.

Tak hanya itu, Bawaslu juga tengah memetakan potensi kerawanan Pemilu melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan Pemilu mendatang.

Menurut Dadan, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah minimnya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu, seperti politik uang, hoaks, hingga isu SARA.

“Padahal penanganan pelanggaran itu tidak hanya dari temuan pengawas Pemilu, tetapi juga laporan masyarakat. Karena itu partisipasi masyarakat harus terus didorong,” ucapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bawaslu Kuningan akan mengoptimalkan pendidikan pemilih partisipatif dan sosialisasi melalui media sosial. Langkah itu dinilai penting karena mayoritas pemilih pada Pemilu 2029 diperkirakan berasal dari generasi muda dan Gen Alpha yang lebih dekat dengan teknologi digital.