Buruh Minta UMK Kuningan 2027 Naik Rp704 Ribu, Tembus Rp3 Juta?
KUNINGANSATU.COM,- Usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan 2027 mulai mengemuka. Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Kuningan, Jumat (20/11/2026), DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengajukan angka UMK sebesar Rp3.073.434 per bulan.
Angka tersebut merupakan 85 persen dari estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Kuningan yang mencapai Rp3.615.805 per bulan berdasarkan data estimasi KHL Kementerian Ketenagakerjaan yang bersumber dari Susenas BPS.
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kuningan, Dani Ramdani, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja secara bertahap. Menurutnya, penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, sekaligus memperhatikan kondisi ekonomi daerah.
“Kami menyadari bahwa upah minimum tidak dapat serta-merta disamakan dengan KHL dalam satu waktu. Namun, pekerja berhak mendapatkan perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan,” kata Dani dalam rapat pleno.
Ia menegaskan, angka 85 persen dari estimasi KHL dinilai sebagai langkah realistis untuk mendekatkan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.
Jika dibandingkan dengan UMK Kuningan 2026 sebesar Rp2.369.380, usulan KSPSI tersebut mengalami kenaikan Rp704.054 per bulan.
KSPSI menilai peningkatan upah tersebut penting untuk menjaga daya beli pekerja di tengah perkembangan harga kebutuhan pokok dan dinamika perekonomian daerah.
Selain itu, pekerja dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan. Karena itu, peningkatan kesejahteraan buruh dianggap perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dani juga menyebut usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pengupahan yang memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
“Kami tidak meminta yang tidak masuk akal. 85 persen dari estimasi KHL, atau sebesar Rp3.073.434, adalah angka yang kami perhitungkan dengan matang, agar pekerja di Kabupaten Kuningan bisa hidup lebih layak, bukan sekadar bertahan hidup,” tegasnya.
Ia berharap unsur pemerintah dan pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Kuningan dapat mempertimbangkan sekaligus mendukung usulan tersebut.
Menurut Dani, peningkatan kesejahteraan pekerja bukan hanya menyangkut kepentingan buruh, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Meski demikian, angka Rp3.073.434 tersebut masih merupakan usulan dari unsur KSPSI dalam rapat pleno Dewan Pengupahan. Penetapan UMK Kuningan 2027 selanjutnya menunggu proses pembahasan dan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.















