Biaya Pakan Mahal, Peternak Ayam Kuningan Terancam! Ini Langkah Pemkab
KUNINGANSATU.COM, – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memperkuat strategi pengembangan ekonomi daerah dengan membidik dua komoditas unggulan, yakni kopi dan telur ayam ras. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dan Bank Indonesia (BI) Cirebon, Pemkab Kuningan berupaya membenahi persoalan produksi, rantai pasok hingga akses permodalan yang selama ini menjadi kendala petani dan peternak lokal.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah yang digelar di ruang rapat lantai 2 Gedung Pemerintah Kabupaten Kuningan, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., itu turut dihadiri Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Sekretaris Daerah U. Kusmana, S.Sos., M.Si., serta perwakilan OJK, Bank Indonesia, perangkat daerah, petani kopi, dan peternak ayam petelur.
Pertemuan tersebut tidak sekadar membahas potensi komoditas lokal. Persoalan mendasar yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari mahalnya biaya produksi, lemahnya tata niaga hingga sulitnya memperoleh pembiayaan perbankan, menjadi perhatian utama.
Bupati Dian mengatakan, Kabupaten Kuningan sebenarnya memiliki potensi besar di sektor kopi maupun peternakan ayam petelur. Bahkan, kopi asal Kuningan telah berhasil melewati kurasi nasional dan menembus pasar internasional.
Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk kopi, kita punya potensi luar biasa, namun belum menyentuh pokok persoalan secara komprehensif sehingga belum menjadi andalan utama kesejahteraan. Sementara untuk telur ayam, tantangan terbesarnya adalah tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) akibat mahalnya harga pakan,” ujar Dian.
Menurutnya, tingginya biaya produksi membuat telur ayam lokal sulit bersaing dengan pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut bahkan menyebabkan pedagang lebih memilih mendatangkan telur dari daerah lain, seperti Blitar.
Persoalan lainnya adalah praktik rentenir, bank emok, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih membayangi masyarakat dan pelaku UMKM. Situasi ini muncul karena sebagian pelaku usaha kesulitan mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal.
Dian pun meminta OJK dan pihak perbankan ikut mencari solusi dengan menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau dan memiliki bunga terjangkau.
“Kita butuh sinergi hulu dan hilir, kepastian tata niaga kemitraan yang adil dengan dukungan BUMD dan perbankan, penguatan kapasitas teknis, serta akses permodalan yang mudah dan bunganya rendah. Jangan sampai petani dan peternak kita dirugikan, sementara keuntungan justru dinikmati tengkulak,” tegasnya.
Persoalan peternak ayam petelur skala kecil juga mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani.
Ia menilai kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur di tingkat peternak berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha masyarakat.
Karena itu, Tuti berharap perbankan memberikan kemudahan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama bagi peternak yang memiliki rekam jejak pembayaran angsuran yang baik.
“Kami berharap tidak ada pembatasan kaku bagi peternak yang disiplin mengangsur agar usahanya bisa terus berkelanjutan, termasuk peluang pelibatan peternak lokal dalam program Makan Bergizi Gratis,” kata Tuti.
Selain sektor peternakan, Tuti juga mendorong pengembangan kopi Kuningan dilakukan secara menyeluruh. Pendampingan kepada petani tidak boleh berhenti pada proses budidaya, tetapi harus berlanjut hingga pengolahan pascapanen, penguatan merek, dan desain kemasan.
Dengan begitu, produk kopi lokal diharapkan memiliki daya saing lebih kuat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, memaparkan sejumlah alternatif pembiayaan formal yang dapat dimanfaatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM.
Beberapa skema yang tersedia di antaranya KUR Super Mikro dengan bunga 3 persen, KUR reguler dan KUR Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan bunga 6 persen, serta pembiayaan melalui BPR Kuningan.
Agus juga menjelaskan adanya kebijakan relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Melalui kebijakan tersebut, pelaku usaha yang sebelumnya memiliki catatan kredit macet tetapi telah menyelesaikan kewajibannya dapat memperoleh pembaruan status bersih di SLIK maksimal dalam tiga hari kerja.
Kebijakan ini diharapkan membuka kembali peluang masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Terkait persoalan tingginya biaya produksi telur, Agus menekankan pentingnya efisiensi usaha, khususnya melalui kemandirian bahan baku pakan seperti jagung.
Selain itu, penguatan koperasi sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi dinilai penting untuk menciptakan kepastian pasar bagi peternak. Skema tersebut juga dapat diperkuat dengan dukungan asuransi kredit.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Fikri Wija Nugraha, melihat komoditas kopi Kuningan memiliki peluang besar di tengah meningkatnya tren konsumsi kopi specialty di pasar global.
Menurutnya, penguatan kualitas dan kapasitas produksi menjadi langkah penting agar kopi lokal semakin kompetitif.
BI Cirebon bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) juga telah menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Buana Ciremai. Sertifikat tersebut menjadi identitas sekaligus nilai tambah bagi kopi asal Kuningan untuk bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.
“Untuk kopi, fokus kita adalah penguatan kapasitas hulu dan kurasi kualitas agar semakin banyak pelaku usaha kopi Kuningan yang naik kelas menembus pasar ekspor, menyusul keberhasilan perwakilan Kuningan tampil di ajang World of Coffee,” pungkas Fikri.
Melalui forum tersebut, Pemkab Kuningan menargetkan lahirnya peta jalan atau roadmap kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, regulator keuangan, perbankan, koperasi, serta para pelaku usaha.
Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut menjadi langkah konkret untuk membenahi rantai pasok, memperluas akses pembiayaan, menekan biaya produksi, serta memperkuat posisi petani kopi dan peternak ayam petelur dalam rantai ekonomi daerah.
Dengan pembenahan dari hulu hingga hilir, kopi dan telur ayam ras diharapkan tidak hanya menjadi komoditas unggulan Kuningan, tetapi juga mampu menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat.















