Pengusaha Parkir Puspa Siliwangi Datangi Polres Kuningan, Ada Apa?

KUNINGANSATU.COM,- Persoalan pengelolaan parkir di kawasan Puspa Siliwangi, Kabupaten Kuningan, mulai bergulir ke ranah kepolisian. Pengusaha parkir , Dwi Stari, PT Dwi Nawasena Jayamen datangi Mapolres Kuningan, Kamis (19/11/2026), untuk mengonsultasikan persoalan yang dialaminya terkait kerja sama pengelolaan parkir dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kuningan.

Kedatangan Dwi didampingi kuasa hukumnya, Abdul Haris. Ia bermaksud menyampaikan sejumlah keluhan sekaligus meminta bantuan kepolisian untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dinilainya telah menimbulkan kerugian finansial.

Dwi mengungkapkan, persoalan tersebut berawal dari sejumlah komitmen yang menurutnya disampaikan pihak Dishub sebelum proyek pengelolaan parkir berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa hal yang dijanjikan justru tidak terealisasi sesuai harapan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyediaan fasilitas gate atau perlengkapan parkir yang disebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Selain persoalan fasilitas, Dwi juga menyoroti perbedaan signifikan antara proyeksi pendapatan harian dengan realisasi di lapangan.

“Penghasilan harian itu sebelumnya dipastikan bisa mendapatkan Rp1,7 juta sampai Rp2,3 juta. Tetapi kenyataannya saya hanya mendapatkan sekitar Rp300 ribu sampai Rp400 ribu. Itu sangat jauh,” ungkap Dwi saat ditemui di Mapolres Kuningan.

Ia menjelaskan, selama kurang lebih dua bulan proyek berjalan, dirinya telah berupaya meminta klarifikasi dan mencari jalan keluar melalui komunikasi dengan pihak Dishub. Bahkan, pihak kuasa hukum juga disebut telah beberapa kali berusaha meminta waktu untuk membicarakan persoalan tersebut.

Namun, menurut Dwi, upaya komunikasi yang dilakukan belum membuahkan hasil positif.

Kedatangannya ke Mapolres Kuningan kali ini pun, kata dia, sebenarnya masih dilandasi keinginan untuk mencari penyelesaian secara baik-baik.

“Kami datang dengan niat tabayun, silaturahmi, dan mencari solusi. Tetapi setelah menunggu berjam-jam, pihak Dishub yang sebelumnya dijanjikan hadir ternyata tidak datang. Karena itu, saya akhirnya berkonsultasi ke Polres Kuningan,” ujarnya.

Dwi menegaskan, langkah tersebut ditempuh agar persoalan yang dihadapinya mendapat perhatian dan bisa difasilitasi penyelesaiannya.

Sementara itu, kuasa hukum Dwi, Abdul Haris, menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke kepolisian saat ini masih sebatas konsultasi, belum merupakan laporan resmi secara tertulis.

Menurutnya, pihak kepolisian masih perlu mempelajari dokumen dan kontrak kerja sama yang menjadi dasar persoalan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Intinya kami meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan ini. Namun, sifatnya masih konsultasi. Secara lisan sudah kami sampaikan, sedangkan pengaduan secara tertulis belum dilakukan karena masih ada dokumen kontrak yang perlu dipelajari,” jelas Abdul Haris.

Ia menambahkan, pihak kepolisian juga akan mengonsultasikan persoalan tersebut kepada pimpinan sebelum menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

Abdul Haris berharap persoalan yang dialami kliennya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, sehingga tidak harus berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih panjang.

Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya dirinya pernah mendampingi penyelesaian persoalan antara kliennya dengan sejumlah pihak dari PT Rajawali terkait aktivitas di kawasan Puspa Siliwangi. Persoalan tersebut, menurutnya, telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan.

“Alhamdulillah, persoalan dengan pihak Rajawali sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu Dwi ini, kami juga bisa membantu menemukan jalan keluar yang baik,” pungkasnya.

Deskripsi Iklan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup