Pemilik Kendaraan di Kuningan Wajib Tahu! 468 Petugas Turun Data Pajak

KUNINGANSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memperkuat pendataan potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebanyak 468 petugas pendata tingkat Rukun Warga (RW) diterjunkan untuk membantu memperbarui data kendaraan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Langkah tersebut ditandai dengan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi PKB dan BBNKB Tahun 2026 oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat Kabupaten Kuningan, Senin (16/11/2026).

Program hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini melibatkan petugas pendata RW, pengawas tingkat desa/kelurahan, serta verifikator kecamatan.

Bupati Dian mengatakan, pemutakhiran data kendaraan menjadi langkah penting untuk meningkatkan penerimaan daerah. Apalagi, Kabupaten Kuningan memiliki potensi sekitar 400 ribu kendaraan bermotor yang tersebar di 32 kecamatan dan 376 desa/kelurahan.

Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola secara optimal melalui data yang akurat dan mutakhir. Sebab, penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB memiliki kontribusi langsung terhadap keuangan daerah melalui skema opsen sebesar 40 persen.

“Sebagai gambaran, apabila terhimpun 100 persen dari sektor PKB dan BBNKB, maka 40 persennya akan kembali ke daerah kita. Anggaran tersebut sangat berarti untuk membiayai perbaikan puluhan kilometer jalan, jalan usaha tani, hingga saluran irigasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Dian.

Ia menilai, optimalisasi pajak kendaraan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan angka pendapatan daerah. Lebih dari itu, penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, keterlibatan petugas hingga tingkat RW dinilai penting untuk menjangkau objek pajak secara lebih luas. Mereka nantinya membantu mengidentifikasi kendaraan yang menunggak pajak maupun kendaraan berpelat nomor luar daerah yang sudah lama berdomisili di Kuningan, tetapi belum melakukan balik nama.

Bupati Dian juga mengingatkan para petugas agar tidak menjadikan kegiatan pendataan sekadar rutinitas administratif. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan profesionalitas, objektivitas, komunikasi persuasif, serta koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan.

“Lakukan pendekatan yang santun dan humanis saat mendata warga. Sampaikan dengan baik bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor pada akhirnya akan kembali ke Kuningan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan jalan di lingkungan mereka sendiri,” pesannya.

Sementara itu, Kepala P3DW Kabupaten Kuningan, Hj. Renny Dewi Pratami, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan bimtek tersebut merupakan bentuk konkret kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui skema role sharing dan cost sharing.

Dalam kerja sama tersebut, Pemkab Kuningan memberikan dukungan pembiayaan melalui DPA Bappenda pada APBD Tahun Anggaran 2026. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung melalui kebijakan, penyediaan data awal, serta sistem digital.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam pendataan adalah aplikasi Srikandi Jawara (Sistem Registrasi Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Jawa Barat).

Renny menyebutkan, pendataan tahap ini menyasar 16 kecamatan, 21 desa, dan 8 kelurahan yang tersebar di 234 RW. Targetnya, petugas mampu mengidentifikasi potensi sebanyak 21.430 unit kendaraan bermotor.

“Setiap RW diperkuat oleh dua orang petugas pendata sehingga total mencapai 468 personel,” terangnya.

Sebelum turun ke lapangan, para petugas mendapatkan pembekalan teknis mengenai mekanisme verifikasi faktual, dokumentasi objek kendaraan, penggunaan aplikasi Srikandi Jawara, hingga tata cara perlindungan data pribadi.

Pembekalan ini diharapkan membuat proses pendataan berjalan lebih terarah, akurat, dan tetap memperhatikan keamanan informasi masyarakat.

Sebagai tanda dimulainya kegiatan, Bupati Dian secara simbolis menyematkan tanda pengenal atau ID card kepada dua perwakilan petugas pendata RW.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Dian turut menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bappenda Kabupaten Kuningan, Drs. Laksono Dwi Putranto, yang akan memasuki masa purna tugas pada 1 Januari 2027.

Dian menilai, dedikasi dan berbagai terobosan jajaran Bappenda selama satu tahun terakhir telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kuningan hingga mencapai Rp21 miliar. Capaian tersebut juga dinilai membantu memperbaiki struktur APBD.

Pemkab Kuningan berharap pemutakhiran data PKB dan BBNKB dapat menghasilkan basis data perpajakan yang lebih lengkap dan akurat. Dengan begitu, potensi penerimaan daerah bisa digali secara maksimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bappenda Kabupaten Kuningan, Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Bapenda Provinsi Jawa Barat Agus, para camat dari 16 kecamatan sasaran, perwakilan kepala desa dan lurah, serta jajaran pengurus RW.

Deskripsi Iklan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup