Bunga Pinjaman Ilegal Capai 25 Persen per Bulan, Warga Kuningan Harus Tahu Ini!

KUNINGANSATU.COM,- Maraknya praktik pinjaman informal atau yang dikenal dengan istilah bank emok menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kuningan. Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, meminta perbankan menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat kecil agar mereka tidak terus bergantung pada pinjaman yang berpotensi menjerat keuangan keluarga.

Persoalan tersebut disampaikan Tuti saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai fenomena pinjaman pribadi di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026).

Dalam forum yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, Tuti mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku usaha supermikro di Kabupaten Kuningan yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain pedagang kecil di pasar hingga pekerja sektor transportasi. Padahal, mereka membutuhkan tambahan modal untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Keterbatasan akses tersebut membuat sebagian masyarakat akhirnya memilih pinjaman informal karena proses pencairannya relatif cepat, meskipun harus menghadapi risiko bunga tinggi dan beban utang berkepanjangan.

Tuti mengatakan, Pemkab Kuningan sebelumnya telah melakukan pemetaan persoalan tersebut melalui rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama perbankan, OJK, dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Cirebon.

Dari hasil pembahasan itu, pemerintah daerah melihat perlunya terobosan agar masyarakat kecil bisa memperoleh pembiayaan resmi tanpa terbebani prosedur yang sulit.

“Kami memohon arahan dari Satgas PASTI kepada perbankan agar pelaku usaha kecil dan mikro ini dapat difasilitasi akses pembiayaan resmi dengan proses yang lebih mudah. Pemkab Kuningan siap bersinergi dan mendukung penuh langkah penertiban terhadap praktik bank emok yang merugikan masyarakat,” ujar Tuti.

Selain persoalan akses modal, Wabup Kuningan juga menyoroti perlunya perlindungan masyarakat dalam praktik utang-piutang informal. Salah satunya menyangkut pemberian pinjaman yang terkadang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pasangan dalam ikatan pernikahan.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat memicu masalah baru dalam kehidupan rumah tangga, terutama ketika pinjaman tidak mampu dibayar.

Tuti juga meminta penguatan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ilegal ke luar negeri. Sebab, tidak sedikit tawaran pekerjaan yang berpotensi menjerumuskan warga ke dalam aktivitas melanggar hukum, termasuk perjudian daring.

Di luar persoalan keuangan ilegal, Tuti turut menyampaikan sejumlah kepentingan pembangunan daerah. Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membantu mempercepat penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi investor melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Percepatan tersebut dinilai penting untuk mendorong investasi masuk ke Kabupaten Kuningan, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pemberantasan praktik bank emok dan pinjaman online ilegal menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

Menurut Herman, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi keluarga dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Terlebih, Indeks Gini Jawa Barat masih berada di angka 0,41.

Ia mengungkapkan, tingginya beban bunga pinjaman ilegal menjadi salah satu alasan masyarakat perlu diarahkan menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan resmi.

Sebagai perbandingan, bunga pinjaman ilegal bahkan dapat mencapai minimal 25 persen per bulan. Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dari perbankan menawarkan bunga sebesar 3 persen per tahun.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jawa Barat bersama Satgas PASTI menyiapkan tiga langkah aksi yang akan diuji coba di sejumlah daerah.

Pertama, memperkuat edukasi dan literasi keuangan agar masyarakat memahami risiko pinjaman ilegal. Kedua, menyederhanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kredit mikro di perbankan agar lebih mudah diakses masyarakat kecil. Ketiga, memperkuat pengawasan terpadu dengan melibatkan aparatur kewilayahan hingga tingkat desa.

Rapat koordinasi dan FGD tersebut juga menghadirkan Bidang Hukum dan Penyidikan OJK, Rizal Ramadhani, yang memaparkan fenomena pinjaman pribadi dari perspektif Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kegiatan turut dihadiri Kepala OJK Jawa Barat sekaligus Ketua Satgas PASTI Daerah Jawa Barat, Darwisman, serta Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Muhamad Nur Hermawan.

Melalui forum tersebut, Pemkab Kuningan berharap sinergi pemerintah daerah, OJK, BI, perbankan, dan aparat penegak hukum tidak berhenti sebatas koordinasi. Lebih dari itu, diperlukan langkah nyata agar masyarakat kecil memiliki akses permodalan yang aman, terjangkau, dan tidak lagi bergantung pada praktik pinjaman ilegal.

Deskripsi Iklan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup