Breaking News: ASN Kuningan Galang Petisi Digital Tolak Pemangkasan TPP

KUNINGANSATU.COM,- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan untuk memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 20–30 persen mulai Agustus hingga Desember 2025 terus menuai reaksi. Setelah sebelumnya menuai pro-kontra di kalangan publik dan politik, kini muncul gelombang penolakan dari internal ASN sendiri.

Per Selasa (2/9/2025), beredar sebuah petisi digital yang berisi ajakan bagi ASN Kuningan untuk menyatakan keberatan atas rencana pemangkasan TPP. Dalam petisi tersebut, penulis menyampaikan keresahan ASN bahwa TPP bukan sekadar tunjangan tambahan, melainkan “nafas” yang menopang kehidupan sehari-hari.

“Gaji pokok sering kali sudah tersedot untuk cicilan rumah, biaya sekolah anak, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Selama ini, TPP menjadi ‘nafas’ yang membuat kita bisa bertahan dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” demikian salah satu kutipan isi petisi tersebut.

Hajar Kota Cirebon di Final, Tim Basket ASN Kuningan Perpanjang Tradisi Emas Porsenitas

6 jam

Lebih lanjut, petisi itu menegaskan bahwa pemangkasan TPP akan menjadi pukulan berat, bukan hanya bagi ASN, tetapi juga keluarga yang menggantungkan hidup pada penghasilan tersebut.

“ASN pun butuh nafas untuk bisa terus mengabdi dengan tenang. Bukan hanya demi diri kita, tapi demi pelayanan publik yang tetap prima bagi masyarakat Kuningan,” lanjutan isi petisi tersebut.

Petisi ini juga mengajak ASN untuk bersatu dengan cara santun dan bermartabat.

WTP Bukan Prestasi, Tapi Standar yang Wajib Dicapai Pemda

1 hari

“Mari bersama-sama kita tunjukkan suara hati kita dengan menandatangani petisi ini. Satu tanda tangan kita adalah wujud kepedulian bagi keluarga, rekan sejawat, dan masa depan pelayanan publik di Kuningan,” penutup dari petisi.

Sebelumnya, Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan TPP dilakukan karena kondisi keuangan daerah yang sedang sulit. Menurutnya, langkah tersebut bersifat sementara hingga akhir 2025, dan akan dikembalikan secara bertahap pada 2026 bila APBD membaik.

Kendati demikian, munculnya petisi ini menandakan adanya kegelisahan serius di kalangan ASN. Selain persoalan beban hidup, banyak ASN diketahui memiliki pinjaman di bank dengan jaminan SK, sehingga pemangkasan TPP dinilai dapat menambah tekanan finansial.

Kini, publik menunggu bagaimana respons Pemkab Kuningan terhadap suara penolakan yang mulai terorganisir dalam bentuk petisi digital tersebut.