Pesan Untuk Bupati Kuningan Di Penghujung 2025, Ustadz Luqman: Ulama dan Pemimpin Penentu Arah Kuningan

KUNINGANSATU.COM,- Menjelang akhir tahun, aktivis sosial dan keagamaan Ustadz Luqman Maulana menyampaikan pesan refleksi kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada publik, tetapi juga kepada Tuhan, lingkungan, dan generasi mendatang.

Ustadz Luqman menegaskan pentingnya nilai-nilai agama sebagai landasan utama dalam kepemimpinan. Menurutnya, arah dan kondisi masyarakat sangat ditentukan oleh dua kelompok, yakni ulama dan pemimpin. Hal tersebut ia sampaikan dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa baik atau rusaknya masyarakat bergantung pada baik atau rusaknya ulama dan pemimpin.

Ia menjelaskan, ulama memiliki peran sebagai penjaga nilai dan penunjuk arah moral, sementara pemimpin bertanggung jawab menegakkan keadilan serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umum. Ketika kedua unsur tersebut berjalan sesuai amanah, kata dia, masyarakat akan berada pada jalur yang benar.

Sebaliknya, penyalahgunaan ilmu maupun kekuasaan berpotensi melahirkan ketidakadilan dan kerusakan sosial.
Dalam konteks pemerintahan daerah, Ustadz Luqman mengingatkan agar setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk terhadap kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Jabatan itu sifatnya sementara, tetapi dampak kebijakan bisa dirasakan dalam waktu yang sangat panjang,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).

Karena itu, ia meminta para pemimpin daerah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjadikannya sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.

Menutup pernyataannya, Ustadz Luqman mengajak para pemimpin dan tokoh masyarakat menjadikan akhir tahun sebagai momentum evaluasi dan introspeksi. Ia berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, ulama, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan Kuningan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.***