Pesan Untuk Bupati Kuningan di Penghujung 2025, Kang Acip: Berpikir Kontruktif dan Bertindak Produktif

KUNINGANSATU.COM,- Momentum Tahun Baru dalam konteks pemerintahan daerah bukan sekadar upacara simbolis, melainkan ruang reflektif untuk meninjau kembali hubungan antara kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan umum. Dalam sistem desentralisasi Indonesia, kepala daerah memegang posisi strategis sebagai penentu arah pembangunan dan representasi kehendak politik rakyat di tingkat lokal (UU Nomor 23 Tahun 2014). Oleh karena itu, refleksi ini berfokus pada dua isu penting yang saat ini menjadi perhatian publik di Kabupaten Kuningan:

Pertama, harapan masyarakat terhadap arah kebijakan baru Bupati, yang secara nyata menunjukan keberpihakan kepada kepentingan rakyat;

Kedua, keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya konsistensi kebijakan kabupaten setelah intervensi signifikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kedua isu ini bukan sekadar isu teknokratis, melainkan mencerminkan isu-isu mendasar dalam tata kelola daerah : kepemimpinan politik, keselarasan kebijakan, dan keberlanjutan pembangunan.

1. Masyarakat Menantikan Arah Kebijakan Baru Bupati yang Berpihak pada Rakyat

Dalam literatur kebijakan publik, istilah “berpihak pada rakyat” seringkali memiliki makna yang dangkal karena penggunaannya yang normatif dan tidak operasional. Kebijakan yang berpihak pada rakyat seharusnya dipahami bukan sebagai retorika populis, tetapi sebagai kebijakan yang secara sistematis memperbaiki ketidaksetaraan akses, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, dan secara terukur meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dye, 2017).

Di Kabupaten Kuningan, harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati yang baru dapat dibaca sebagai ekspresi kelelahan masyarakat terhadap kebijakan yang stagnan, arah ideologis yang tidak jelas, dan seringkali lebih responsif terhadap tekanan elit daripada kebutuhan masyarakat luas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Bank Dunia (2020) bahwa kegagalan pemerintah daerah untuk menunjukkan arah kebijakan yang jelas akan merusak kepercayaan dan partisipasi publik.

Yang terpenting, arah kebijakan yang pro-rakyat harus menjawab setidaknya tiga pertanyaan mendasar:

1. Masalah siapa yang diprioritaskan?

2. Sumber daya apa yang dialokasikan dan untuk kepentingan siapa?

3. Bagaimana keberhasilan kebijakan diukur dan dipertanggungjawabkan?

Tanpa jawaban eksplisit atas ketiga pertanyaan ini, kebijakan daerah berisiko terjebak dalam policiy ambiguitas, suatu kondisi di mana program diimplementasikan tetapi tujuan sosialnya tidak jelas. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) seringkali disusun sebagai dokumen administratif, bukan sebagai peta jalan untuk transformasi sosial-ekonomi daerah (Howlett & Ramesh, 2016).

Dalam konteks Kuningan, arah kebijakan yang pro-rakyat harus tercermin dalam:

1. Prioritas anggaran untuk layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih).
2. Dukungan nyata untuk petani, pekerja informal, dan UMKM lokal.
3. Penguatan mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.

Tanpa pergeseran paradigma ini, harapan publik terhadap kepemimpinan baru hanya akan menghasilkan kekecewaan yang berulang.

2. Pengembangan Jalan: Dari Intervensi Provinsi ke Tanggung Jawab Kabupaten

Pengembangan dan perbaikan infrastruktur jalan merupakan indikator paling kasat mata dari kehadiran negara di tingkat lokal. Jalan bukan hanya alat transportasi, tetapi juga prasyarat untuk kegiatan ekonomi, akses ke layanan publik, dan integrasi sosial wilayah (Calderón & Servén, 2014). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan dan pengaspalan beberapa jalan di Kabupaten Kuningan.

Intervensi ini patut diapresiasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan kebijakan mendasar yaitu apakah Pemerintah Kabupaten Kuningan akan menganggap intervensi provinsi ini sebagai titik awal keberlanjutan kebijakan, atau hanya solusi sementara yang tidak akan dilanjutkan secara sistematis?

Dalam kerangka desentralisasi fiskal dan kewenangan, jalan kabupaten secara hukum merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten (UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Ketergantungan yang berlebihan pada intervensi provinsi menunjukkan dua kemungkinan yaitu kapasitas fiskal daerah yang lemah atau prioritas politik yang rendah untuk infrastruktur dasar. Keduanya bermasalah. Secara akademis, pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan mencerminkan kegagalan penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten (Ostrom, 2010). Jika kebijakan provinsi tidak diikuti oleh komitmen anggaran dan perencanaan selanjutnya di tingkat kabupaten, dampaknya akan parsial dan suboptimal.

Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu secara terbuka menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut kepada publik:

1. Apakah ada peta jalan untuk pengaspalan dan perbaikan jalan kabupaten selamalima tahun ke depan?
2. Bagaimana alokasi anggaran daerah (APBD) untuk infrastruktur jalan dibandingkandengan sektor lain?
3. Apakah pemeliharaan jalan merupakan bagian dari kebijakan berkelanjutan, bukanproyek ad hoc?

Tanpa kebijakan tindak lanjut yang jelas, pembangunan jalan berisiko menjadi simbol politik sesaat, bukan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Infrastruktur Jalan sebagai Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat

Menghubungkan kedua isu utama ini, infrastruktur jalan harus diposisikan sebagai kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat. Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas jalan yang baik berkorelasi positif dengan pengurangan biaya logistik, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan akses pasar di daerah pedesaan (Fan & Chan-Kang, 2005).

Namun, kebijakan infrastruktur hanya dapat dianggap berpihak pada rakyat jika:

1. Prioritas ruas jalan ditentukan berdasarkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, bukan kepentingan politik jangka pendek.
2. Proses penganggaran dan pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
3. Pemeliharaan merupakan bagian integral dari kebijakan, bukan beban sisa anggaran.

Jika pembangunan jalan hanya difokuskan pada area tertentu yang bernilai elektoral tinggi, kebijakan tersebut kehilangan legitimasi moralnya sebagai kebijakan publik.

4. Arah Kebijakan Baru

Refleksi Tahun Baru ini menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan tidak hanya menunggu program-program baru, tetapi menunggu arah kebijakan yang jelas, konsisten, dan berpihak. Arah kebijakan ini harus tercermin dalam dokumen perencanaan, alokasi anggaran, dan tindakan nyata di lapangan. Kepemimpinan Bupati diuji bukan pada kemampuannya untuk menyampaikan visi normatif, tetapi pada keberaniannya untuk mengambil keputusan strategis yang mungkin tidak populer di kalangan elit tetapi berdampak langsung pada masyarakat. Tanpa keberanian politik seperti itu, pemerintah daerah berpotensi terjebak dalam rutinitas birokrasi yang tidak transformatif.

Kesimpulan

Refleksi ini menegaskan dua tuntutan utama masyarakat dari Kabupaten Kuningan:

1. Arah kebijakan baru yang benar-benar pro-rakyat, bukan sekadar retorika politik.
2. Pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan melalui kebijakan kabupatenyang konsisten, setelah kontribusi signifikan dari pemerintah provinsi.

Kedua hal ini saling terkait dan berfungsi sebagai indikator utama kualitas kepemimpinan daerah. Tanpa arah kebijakan yang jelas dan keberanian untuk bertanggung jawab atas kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten Kuningan akan kesulitan untuk keluar dari pola pembangunan yang reaktif dan tidak berkelanjutan.

Untuk menutup reflesi ini, izinkan saya akan menyampaikan do’a dan harapan:

Ya Allah, Yang Maha Pengasih Penyayang, limpahkanlah rahmat-Mu kepada seluruh pejabat Pemerintah Kabupaten Kuningan. Berikanlah kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas kepada para pemimpin dan pegawai, agar mereka dapat melayani rakyat dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Jadikanlah Kuningan sebagai daerah yang damai, makmur, dan diberkati, di mana setiap warga negara merasakan keadilan dan kemakmuran. Kami berharap di tahun 2026 dan seterusnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan akan terus menjadi teladan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan program-program yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada rakyat. Semoga sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat semakin kuat, sehingga membawa Kuningan menuju kemajuan yang berkelanjutan. Amin, ya Rabbal aaalamiiin.

Daftar Pustaka (APA Style)

Calderón, C., & Servén, L. (2014). Infrastructure, growth, and inequality: An overview. World Bank Policy Research Working Paper No. 7034.

Dye, T. R. (2017). Understanding public policy (15th ed.). Pearson Education.

Fan, S., & Chan-Kang, C. (2005). Road development, economic growth, and poverty reduction in China. IFPRI Research Report, 138.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2016). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (4th ed.). Oxford University Press.

Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. American Economic Review, 100(3), 641-672.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

World Bank. (2020). Subnational governance and service delivery in Indonesia. World Bank Publications.

Oleh: Kang Acip