Pesan Untuk Bupati Kuningan di Penghujung 2025, Dani Toleng: Di Antara Harapan dan Realisasi

KUNINGANSATU.COM,- Menutup tahun 2025, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Kuningan memandang perlu untuk menyampaikan refleksi jujur dan terbuka atas jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Dian Rahmat Yanuar. Sebagai mitra strategis pemerintah dan representasi dunia usaha, KADIN memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya populis di atas kertas, namun berdampak nyata pada “isi piring” masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.

Tahun 2025 seharusnya menjadi tahun landasan pacu bagi Kuningan untuk lepas landas, bukan sekadar bertahan hidup. Namun, apakah kita sudah sampai di sana?

Refleksi Kepemimpinan: Stabilitas Semu?

Di bawah kepemimpinan Bupati Dian Rahmat Yanuar, kami mengapresiasi terjaganya stabilitas sosial-politik di Kuningan. Upaya branding Kuningan sebagai destinasi wisata dan konservasi memang terdengar nyaring. Namun, bagi dunia usaha, stabilitas tanpa pertumbuhan yang akseleratif adalah sebuah kemunduran.

Kami melihat adanya kesenjangan antara visi birokrasi dengan realita lapangan. Narasi “Kuningan Maju” atau “Kuningan Emas” seringkali terhenti di ruang rapat dinas, sementara pelaku usaha di lapangan masih bertarung dengan masalah klasik yang tak kunjung tuntas.

Kritik Tajam: “Raport Merah” Sektor Riil

KADIN Kuningan menyoroti beberapa poin krusial yang memerlukan atensi serius dan perbaikan radikal:

1. Iklim Investasi yang Masih “Alergi” Kemudahan: Meskipun jargon Ease of Doing Business sering didengungkan, realitanya perizinan di Kuningan masih berbelit. Kami menerima banyak keluhan dari investor luar maupun lokal mengenai “pintu-pintu bayangan” dan lambatnya respons dinas teknis. Bupati sering bicara “karpet merah” untuk investor, namun birokrasi di bawah menggelar “jalan berlubang”. Tanpa kepastian hukum dan waktu, investor akan lari ke kabupaten tetangga yang lebih agresif (seperti Cirebon atau Majalengka).
2. Pengangguran dan Kemiskinan Ekstrem: Angka pengangguran terbuka di Kuningan pada penghujung 2025 ini belum menunjukkan penurunan drastis yang signifikan. Ini adalah indikator bahwa investasi yang masuk (jika ada) bersifat padat modal, bukan padat karya. Kegagalan pemerintah daerah dalam mengundang industri manufaktur ramah lingkungan atau mengelola sektor pertanian menjadi industri olahan (hilirisasi) adalah catatan buruk tahun ini.
3. Disparitas Infrastruktur: Kami mengkritik keras fokus pembangunan yang masih “Cirebon-sentris” atau hanya mempercantik pusat kota. Akses jalan menuju sentra-sentra produksi pertanian dan kantong-kantong wisata di pelosok masih banyak yang tidak layak bagi logistik. Bagaimana UMKM mau naik kelas jika biaya logistik mereka tinggi akibat jalan rusak?
4. PAD yang Jalan di Tempat: Ketergantungan Kuningan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Inovasi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat monoton. Intensifikasi pajak seringkali hanya “menggebuk” pelaku usaha yang itu-itu saja tanpa berani menggali potensi retribusi baru secara kreatif.

Saran Strategis: Solusi Konkret, Bukan Wacana

Untuk tahun anggaran 2026, KADIN menuntut langkah taktis:

• Reformasi Birokrasi Berbasis Digital (Total): Hentikan sistem tatap muka yang membuka celah pungli dalam perizinan. Terapkan sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi penuh di daerah tanpa syarat tambahan yang mengada-ada.
• Hilirisasi Produk Lokal: Jangan biarkan ubi, bawang, atau susu keluar dari Kuningan dalam bentuk mentah. Bupati harus memfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan skala menengah. Berikan insentif pajak daerah bagi pengusaha yang membangun pabrik pengolahan di Kuningan.
• Kuningan sebagai “Penyangga” Rebana: Manfaatkan posisi strategis dekat dengan Kawasan Rebana Metropolitan. Jadikan Kuningan sebagai hunian eksekutif dan pusat wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang serius, bukan sekadar wisata swafoto musiman.
• Pelibatan Swasta dalam Proyek Strategis: Gunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk infrastruktur. APBD Kuningan terbatas, jangan memaksakan semua dibiayai sendiri yang berujung pada proyek mangkrak atau kualitas rendah.

Pesan Khusus untuk Bupati Dian Rahmat Yanuar

Bapak Bupati yang terhormat, Tahun 2025 akan segera berakhir. Sejarah tidak akan mencatat seberapa banyak piagam penghargaan seremonial yang Bapak terima dan pajang di pendopo. Sejarah akan mencatat apakah di masa kepemimpinan Bapak, warga Kuningan menjadi lebih mudah mencari kerja, apakah pengusaha lokal menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, dan apakah kemiskinan berhasil ditekan secara nyata.

Pesan kami: Kurangi seremonial, perbanyak eksekusi lapangan.Dunia usaha butuh kepastian, bukan sekadar keramahan. Kami di KADIN siap berkolaborasi, namun kami juga siap menjadi oposisi yang konstruktif jika kebijakan Bapak terus menerus tidak pro-pertumbuhan.

Mari jadikan 2026 sebagai tahun pembuktian, bukan lagi tahun percobaan.

Oleh: Dani Iskandar, Wakil Ketua OKK Sekaligus Pj. Ketua KADIN Kuningan.