Beda Data! BPS dan Komisi IV DPRD Kuningan Ungkap Angka Kemiskinan yang Kontras
KUNINGANSATU.COM,- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, Hj. Neneng Hermawati, S.E., M.A., menanggapi capaian penurunan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan, yang menyebut jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 119,67 ribu jiwa. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah, namun menilai capaian itu perlu dikaji lebih dalam melalui pembandingan dengan data sosial ekonomi terpadu yang dimiliki Komisi IV.
Menurut Neneng, penurunan ini mencerminkan efektivitas program-program pemerintah baik dari APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten. “Kami apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian tersebut. Artinya, program penanganan kemiskinan memang memberi dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).
Namun demikian, Neneng menegaskan bahwa BPS memiliki metodologi tersendiri dalam menentukan kategori masyarakat miskin, sehingga perlu pembanding agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. Komisi IV DPRD Kuningan menggunakan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sistem data terpadu yang menggabungkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
“DTSEN ini lebih menyeluruh karena mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi dan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan DTSEN, kata Neneng, masyarakat Kabupaten Kuningan terbagi dalam lima desil ekonomi:
– Desil 1: 42.668 jiwa
– Desil 2: 44.600 jiwa
– Desil 3: 53.587 jiwa
– Desil 4: 49.998 jiwa
– Desil 5: 52.581 jiwa
Dari lima desil tersebut, kategori miskin mencakup Desil 1, Desil 2, dan Desil 3 dengan total 140.855 jiwa, lebih tinggi dari angka 119,67 ribu jiwa versi BPS.
“Kalau kita lihat dari DTSEN, masyarakat miskin di Kuningan berada di tiga desil terbawah. Jumlahnya masih cukup besar, sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif untuk menanganinya,” terang Neneng.
Selain itu, Komisi IV juga mencatat data penerima bantuan sosial di Kabupaten Kuningan masih tinggi. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat sebanyak 35.952 kepala keluarga, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 82.365 keluarga penerima manfaat (KPM), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) mencapai 531.358 jiwa. Jika dijumlahkan, total penerima berbagai bentuk bantuan sosial tersebut mencapai 649.675 penerima.
“Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial. Artinya, meskipun data BPS menunjukkan penurunan, realitas sosial di lapangan belum sepenuhnya beranjak dari kondisi kerentanan ekonomi,” tegas Neneng. Ia menambahkan, data penerima bantuan ini juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, Komisi IV DPRD akan terus mendorong sinkronisasi data antara BPS, Kemensos, dan pemerintah daerah agar setiap kebijakan intervensi sosial lebih akurat dan berkeadilan.
“Penurunan angka kemiskinan jangan hanya menjadi capaian administratif. Harus ada keseimbangan antara data dan fakta lapangan. Tujuannya satu yaitu kesejahteraan riil masyarakat Kuningan,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
