Pemkab Kuningan Tak Buka CPNS 2026, Ini Alasan Lengkapnya

KUNINGANSATU.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan memastikan tidak akan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum pada tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari penataan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih terfokus dan terukur.

Sebagai gantinya, pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian tenaga non-ASN kategori R2 (THL-K2) yang telah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Total usulan kebutuhan untuk kategori ini mencapai 81 orang.

Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan hasil koordinasi lintas perangkat daerah. Menurutnya, keputusan ini mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas serta kebijakan nasional terkait reformasi ASN.

“Fokus kami saat ini adalah menuntaskan tenaga non-ASN kategori R2 yang sudah lama mengabdi. Ini juga sejalan dengan ketentuan dari Kementerian PANRB dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merujuk pada sejumlah regulasi, termasuk aturan dari Kementerian PANRB yang mengatur penataan tenaga non-ASN, khususnya bagi mereka yang telah memiliki masa kerja panjang.

Kesepakatan terkait kebijakan ini telah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh sejumlah pejabat daerah, mulai dari unsur Inspektorat, BKPSDM, hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah. Langkah ini juga telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati dan Bupati Kuningan.

Selain itu, Pemkab Kuningan saat ini tercatat memiliki 4.267 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ke depan, pemerintah akan mengarahkan kebijakan pada peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Setelah kategori R2 selesai, baru akan dilanjutkan ke kategori lainnya seperti R3 dan R4. Namun semuanya sangat bergantung pada kondisi fiskal daerah,” tambah Beni.

Dengan kebijakan ini, Pemkab Kuningan berharap proses penataan ASN dapat berjalan lebih optimal sekaligus tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah.