Somasi Tak Digubris, Sekretaris PKB Kuningan Seret DA ke Ranah Hukum

KUNINGANSATU.COM,- Persoalan dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan, Rasdi, kini memasuki ranah hukum. Setelah somasi yang dilayangkan tidak mendapat respons sesuai tuntutan, Rasdi akhirnya mengadukan seseorang berinisial DA ke Polres Kuningan, Sabtu (21/11/2026).

Langkah tersebut diambil melalui pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Kuningan. Menariknya, keputusan membawa persoalan itu ke kepolisian disebut telah melalui pembicaraan dengan keluarga dan mendapat persetujuan dari sang istri.

Kuasa hukum Rasdi, Aziz Ramdan Hamdani, S.H., mengatakan pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik secara tertulis dan fitnah. Pihaknya menilai terdapat sejumlah pernyataan dalam surat yang beredar dan mengarah kepada kliennya.

“Hari ini tanggal 21 November 2026, kami dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor mendapat surat kuasa dari Bapak Rasdi, selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kuningan, juga Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat. Kami mendampingi untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis dan fitnah,” ujar Aziz kepada Kuningansatu seusai membuat pengaduan di Polres Kuningan.

Aziz menjelaskan, persoalan bermula dari beredarnya surat permohonan audiensi, klarifikasi, sumpah Al-Qur’an, dan sumpah pocong yang memuat tuduhan dugaan perbuatan tidak senonoh.

Meski nama yang dicantumkan hanya berupa inisial, pihak Rasdi menilai isi surat tersebut mengarah kepada kliennya. Pasalnya, surat itu turut menyebut jabatan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STPP) Satreskrim Polres Kuningan tertanggal 21 November 2026, dokumen yang dipersoalkan bernomor 155.A1/KOR-KNG/XI/2026 tertanggal 12 November 2026.

Bukan hanya isi surat yang dipersoalkan. Tim kuasa hukum juga menyoroti dugaan penyebaran dokumen tersebut kepada sejumlah pihak yang tidak tercantum sebagai penerima surat.

Menurut Aziz, surat yang semula ditujukan kepada Ketua PKB Kabupaten Kuningan, Ketua Fraksi DPRD, dan Kapolres Kuningan itu diduga turut beredar melalui aplikasi percakapan elektronik ke sejumlah nomor lain.

“Selain dari surat itu ditujukan kepada Ketua PKB Kabupaten Kuningan, Ketua Fraksi DPRD, Kapolres Kuningan, kemudian juga tersebar di nomor-nomor lain, orang-orang lain yang tidak dituju dalam surat tersebut,” jelasnya.

Penyebaran informasi tersebut, lanjut Aziz, dikhawatirkan semakin memperluas tuduhan yang hingga kini belum dibuktikan kebenarannya.

Ia juga mengungkapkan, persoalan itu telah menimbulkan keresahan bagi Rasdi dan keluarganya. Bahkan, kondisi tersebut disebut berdampak terhadap psikologis keluarga karena khawatir tuduhan yang beredar telanjur dipercaya masyarakat.

Di tengah persoalan tersebut, Rasdi menegaskan bahwa keputusan membuat pengaduan ke kepolisian bukan langkah yang diambil secara sepihak.

Ia mengaku telah membicarakan persoalan itu bersama istri dan keluarga sebelum menempuh jalur hukum.

“Terkait aduan ini istri dan keluarga saya sudah tahu dan mengizinkan,” ungkap Rasdi saat ditemui di Polres Kuningan.

Sebelum membawa persoalan tersebut ke kepolisian, tim kuasa hukum Rasdi sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada DA untuk menyelesaikan masalah melalui somasi.

Aziz menyebut surat somasi telah dilayangkan pada 19 November 2026 dengan batas waktu 1×24 jam.

Dalam somasi tersebut, pihaknya meminta DA membuktikan tuduhan yang disampaikan melalui surat resmi organisasi. Apabila tidak mampu membuktikannya, DA diminta mencabut surat tersebut dan menyampaikan permintaan maaf.

Tak hanya itu, pihak Rasdi juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat atau memiliki kepentingan di balik munculnya surat tersebut.

“Pada hari itu juga langsung kita layangkan somasi 1×24 jam, kaitannya dengan meminta kepada saudara DA ini untuk pertama yaitu membuktikan tuduhannya,” kata Aziz.

Aziz mengakui sempat terjadi komunikasi melalui sambungan telepon dengan DA setelah somasi dikirimkan. Dalam komunikasi itu, DA disebut sempat meminta Rasdi menemui pimpinan partai dan menyampaikan rencana pertemuan pada hari berikutnya.

Namun, rencana tersebut tidak terealisasi. Hingga batas waktu somasi berakhir, menurut Aziz, tidak ada pemenuhan atas tuntutan yang telah disampaikan pihaknya.

“Sejauh 1×24 jam surat somasi yang kita sampaikan, tidak ada upaya saudara ini untuk menghubungi kami, memenuhi, mengindahkan somasi tersebut. Makanya hari ini kita lapor,” tegasnya.

Dalam pengaduan tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara yang dilaporkan.

Bukti awal yang diserahkan meliputi surat permohonan audiensi dan sumpah pocong, surat pemberitahuan rencana aksi, serta tangkapan layar percakapan yang menurut pihak pelapor menunjukkan adanya dugaan penyebaran informasi kepada sejumlah pihak.

“Pertama yang kita lampirkan sebagai bukti, satu surat pertama kaitan dengan permintaan audiensi dan sumpah pocong. Kemudian surat kedua kaitan dengan aksi. Lalu kemudian chat-chat dari pihak-pihak yang kami kumpulkan,” ungkap Aziz.

Dalam dokumen pengaduannya, pihak Rasdi mencantumkan dugaan pelanggaran Pasal 433 ayat (2) dan/atau Pasal 434 ayat (1) KUHP serta Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE.

Aziz berharap pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kapolres Kuningan dan jajaran Satreskrim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP Abdul Aziz, membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan dari Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kuningan tersebut.

“Yang Sekjen PKB sudah, aa,” kata AKP Abdul Aziz saat dikonfirmasi kuningansatu, Sabtu (21/11).

Ia menyampaikan, sebagai tindak lanjut awal, penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi serta memeriksa barang bukti yang telah diserahkan pihak pengadu.

“Klarifikasi saksi-saksi dan cek barang bukti,” pungkasnya.

Deskripsi Iklan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup