Komnas PPLH Gelar Dialog Geotermal Ciremai, Ada 6 Catatan Penting untuk Dikaji

KUNINGANSATU.COM,- Isu pengembangan energi panas bumi (geotermal) di kawasan Gunung Ciremai terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah beragam respons dan kekhawatiran masyarakat, Komnas PPLH DPW Jawa Barat menginisiasi dialog multipihak untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi lingkungan, dan kelompok masyarakat dalam membahas masa depan pengelolaan lingkungan Ciremai.

Forum bertajuk Geotermal dan Pengelolaan Lingkungan Lestari tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sang Adipati, Lantai 2 Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bersama untuk membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai energi panas bumi, potensi pemanfaatannya, hingga berbagai aspek lingkungan yang harus diperhatikan sebelum sebuah kebijakan strategis diterapkan di kawasan Gunung Ciremai.

Ketua Komnas PPLH DPW Jawa Barat, Dudi Sumaryadi, S.E., M.M., mengatakan inisiasi dialog tersebut berangkat dari perkembangan isu geotermal yang membutuhkan pembahasan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, Kuningan memiliki tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang cukup tinggi. Karena itu, diperlukan ruang komunikasi yang mampu mempertemukan berbagai pandangan agar masyarakat mendapatkan edukasi dan informasi yang tepat.

“Melihat perkembangan mengenai pemanfaatan panas bumi atau geotermal, maka perlu ada inisiasi dialog multipihak. Kita ingin melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi lokal, dan berbagai pihak lainnya sehingga melalui dialog ini bisa diperoleh edukasi yang tepat,” ungkap Dudi.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut sengaja dirancang sebagai forum independen yang mempertemukan berbagai kepentingan tanpa harus memihak pada kelompok tertentu.

Dudi juga membuka peluang agar dialog serupa dilanjutkan melalui kolaborasi dengan berbagai elemen lokal. Bahkan, pihaknya berharap forum ini dapat berkembang menjadi wadah komunikasi multipihak yang berkelanjutan.

“Rencananya akan ada diskusi lanjutan, mungkin langsung berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di daerah,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, akademisi ahli konversi energi dari Politeknik Negeri Bandung sekaligus Dewan Pakar Komnas PPLH DPW Jawa Barat, Dr. Ir. Sapto Prajogo, M.Si., menjadi salah satu pemapar utama.

Ia mengulas hubungan antara aktivitas manusia, kebutuhan energi, dan perubahan daya dukung lingkungan. Menurutnya, transisi energi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari mengingat sektor energi menjadi salah satu faktor penting dalam persoalan perubahan iklim.

Sapto menjelaskan, geotermal merupakan salah satu alternatif energi nonfosil yang memiliki keunggulan karena dapat menghasilkan energi secara stabil, baik siang maupun malam.

Dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil seperti batu bara, geotermal dinilai memiliki emisi yang jauh lebih rendah. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap aktivitas pengembangan energi tetap memiliki potensi dampak yang harus dikelola secara serius.

“Kalau bicara dampak, tidak mungkin tidak ada dampak. Tetapi dampaknya bisa diminimalkan. Geotermal itu relatif minim, asalkan pengelolaannya tertib dan teknologi yang digunakan tepat,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi inovatif, termasuk kesiapan sistem mitigasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kondisi darurat selama kegiatan eksplorasi maupun operasional.

Menurutnya, keberhasilan proyek geotermal tidak cukup hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan teknologi. Komitmen pengembang, kompetensi tenaga kerja, serta keseriusan dalam menjaga lingkungan menjadi faktor yang tidak kalah penting.

Sapto kemudian menekankan perlunya keseimbangan peran tiga unsur utama, yakni pemerintah sebagai mediator sekaligus regulator, masyarakat sebagai bagian dari pengawasan, serta pengembang atau kontraktor yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas di lapangan.

Ia menilai masyarakat perlu memiliki posisi tawar dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan bersama, berbagai persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat segera ditangani.

Selain membahas aspek energi, forum tersebut juga menghadirkan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan, Dr. Iing Nasihin, S.Hut., M.Si., yang memaparkan historis pengelolaan kawasan Gunung Ciremai dari masa ke masa.

Dalam paparannya, Iing menjelaskan bahwa pengelolaan Gunung Ciremai mengalami perubahan seiring dengan perkembangan status kawasan. Namun, terdapat satu fungsi penting yang tetap harus menjadi perhatian, yakni keberadaan Ciremai sebagai sumber penyedia air bagi wilayah-wilayah di daerah hilir.

Karena itu, setiap rencana program strategis di kawasan Ciremai, termasuk rencana pemanfaatan panas bumi, menurutnya harus melalui kajian yang komprehensif.

Ia menggarisbawahi enam aspek utama yang wajib diperhatikan, yaitu air, batas dan zonasi kawasan, ekologi, kebencanaan, manfaat, serta proses pelaksanaan.

Keenam aspek tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan kelayakan sebuah program pembangunan maupun pemanfaatan sumber daya alam di kawasan Gunung Ciremai.

Apabila masih terdapat satu aspek yang belum terjawab secara jelas, maka keputusan mengenai kelayakan program belum semestinya diambil.

Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa pengembangan potensi energi harus berjalan seiring dengan perlindungan fungsi ekologis kawasan, terutama keberlanjutan sumber daya air yang menopang kehidupan masyarakat di wilayah hilir.

Dialog multipihak ini dihadiri berbagai unsur, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Uu Kusmana, S.Sos., M.Si., yang mewakili Bupati Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, S.E., perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, DLH Kabupaten Kuningan, serta Bappeda Kabupaten Kuningan.

Sejumlah kalangan akademisi dari Universitas Kuningan dan Universitas Muhammadiyah Kuningan juga turut hadir. Begitu pula organisasi dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan lokal, seperti AKAR, Kanopi, Serikat Warga Ciremai, Yayasan Hibar Budaya, serta elemen masyarakat lainnya.

Suasana diskusi berlangsung kondusif dan interaktif. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada masing-masing unsur untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, maupun tanggapan terkait persoalan geotermal dan pengelolaan lingkungan Ciremai.

Sapto menilai dialog semacam ini penting agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil sikap tanpa memahami persoalan secara menyeluruh. Menurutnya, perbedaan pandangan, baik yang mendukung maupun menolak, perlu didasari pemahaman terhadap aspek teknis, lingkungan, dan risiko yang mungkin muncul.

Ia juga berharap pembahasan lanjutan dapat dilakukan dalam suasana independen sehingga setiap pihak memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat.

Sementara itu, Komnas PPLH DPW Jawa Barat berharap kegiatan inisiasi tersebut menjadi langkah awal terbentuknya forum dialog multipihak yang lebih permanen.

Ke depan, jangkauan keterlibatan diharapkan semakin luas, tidak hanya melibatkan unsur pemerintah dan akademisi, tetapi juga masyarakat lokal serta berbagai kelompok pemerhati lingkungan yang memiliki perhatian terhadap tata kelola kawasan Ciremai.

Melalui forum tersebut, pembahasan berbagai isu strategis, mulai dari pemanfaatan sumber daya alam hingga pelestarian lingkungan kawasan hulu dan hilir Ciremai, diharapkan dapat berlangsung secara terbuka, berimbang, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, setiap rencana pemanfaatan potensi alam di kawasan Gunung Ciremai tidak hanya mempertimbangkan kepentingan energi dan pembangunan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Deskripsi Iklan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup