PC IMM Kuningan Desak Transparansi Ijazah Seluruh Anggota DPRD

KUNINGANSATU.COM,- Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kuningan mendesak adanya transparansi menyeluruh terkait validitas ijazah seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang saat ini menjabat. Desakan tersebut muncul menyusul berkembangnya polemik keabsahan ijazah sejumlah pejabat publik di tingkat nasional yang kemudian memunculkan perhatian serupa di daerah.

Melalui pernyataan sikap yang disampaikan pada Selasa (17/11/2026), PC IMM Kuningan menilai persoalan validitas dokumen pendidikan para wakil rakyat perlu mendapat perhatian serius. Menurut mereka, keterbukaan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh anggota legislatif memiliki dokumen pendidikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Bidang HPKP PC IMM Kuningan, Bisyar Abdul Aziz, mengatakan bahwa berkembangnya isu ijazah di tingkat nasional telah memunculkan kesadaran publik untuk turut mengawasi integritas administratif para pejabat di daerah, termasuk anggota DPRD Kabupaten Kuningan.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret dari pihak terkait untuk memberikan kepastian dan menjawab berbagai pertanyaan publik.

“PC IMM Kabupaten Kuningan secara tegas mendesak dilakukannya transparansi ijazah seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk membuktikan keaslian dan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan,” demikian sikap yang disampaikan PC IMM Kuningan.

Menurut PC IMM, DPRD merupakan lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai representasi rakyat, setiap anggota dewan dituntut menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan amanah politik.

Mereka berpandangan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tidak hanya dibangun melalui produk kebijakan dan fungsi pengawasan, tetapi juga melalui rekam jejak serta kredibilitas personal para anggotanya.

PC IMM Kuningan juga mengingatkan bahwa sikap diam terhadap persoalan yang berkembang justru berpotensi memperbesar keresahan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan dinilai menjadi jalan yang lebih baik untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

Lebih lanjut, PC IMM menegaskan bahwa desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk membangun tuduhan tanpa dasar, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip hukum dan demokrasi.

Bagi mereka, penelusuran validitas ijazah harus dilakukan secara objektif, konstitusional, dan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian mengenai legalitas dokumen pendidikan para wakil rakyat tanpa terjebak dalam informasi yang belum terverifikasi.

Di akhir pernyataan sikapnya, PC IMM Kuningan menyampaikan kritik keras terkait pentingnya konsistensi antara kewenangan dan kepatuhan terhadap hukum.

“Jangan sampai mereka yang merancang dan membuat hukum, tetapi mereka sendiri pula tidak tahu apa itu hukum!”

Desakan PC IMM Kuningan tersebut kini menjadi bagian dari dorongan masyarakat sipil agar transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif daerah terus diperkuat. Publik pun menantikan respons dari DPRD Kabupaten Kuningan maupun pihak penyelenggara pemilu terkait tuntutan keterbukaan tersebut.

Deskripsi Iklan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup