AI Gantikan Dokter? Ismah: Jangan Tanggung, Legislatif Sekalian!

KUNINGANSATU.COM – Wacana pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk membantu mengatasi kekurangan dokter di Indonesia yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2026), memantik beragam tanggapan.

Dalam rapat tersebut, Nihayatul mempertanyakan kemungkinan AI dimanfaatkan untuk membantu menganalisis penyakit pasien di daerah yang mengalami kekurangan tenaga medis sebagai solusi sementara hingga kebutuhan dokter dapat terpenuhi. Menurutnya, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menjembatani keterbatasan layanan kesehatan di wilayah yang belum memiliki jumlah dokter yang memadai.

Pernyataan itu mendapat respons kritis dari Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Ismah Winartono. Menurutnya, apabila alasan penggunaan AI semata-mata didasarkan pada kekurangan sumber daya manusia, maka logika yang sama juga dapat diterapkan terhadap lembaga legislatif.

“Kalau logikanya karena dokter kurang lalu solusinya AI, saya jadi berpikir, mengapa tidak sekalian anggota legislatif diganti AI? Bukankah pekerjaan mereka sebagian besar membaca dokumen, menganalisis aturan, membahas anggaran, dan menyusun rekomendasi kebijakan, yang justru menjadi keunggulan AI?” kata Ismah kepada kuningansatu.com, Rabu (1/7/2026).

Ia menilai AI memiliki kemampuan mengolah data dalam skala besar jauh lebih cepat dibanding manusia. Teknologi tersebut mampu membaca ribuan halaman regulasi dalam hitungan detik, membandingkan berbagai peraturan, menyusun simulasi kebijakan, hingga menganalisis dampak anggaran secara objektif.

“Kalau ukurannya efisiensi dan kemampuan analisis, AI bahkan mungkin lebih cepat. Tidak perlu perjalanan dinas, tidak ada rapat yang molor, tidak ada interupsi berkepanjangan, tidak ada rebutan mikrofon, dan tentu tidak perlu masa reses,” ujarnya dengan nada satir.

Meski demikian, Ismah menegaskan sindiran tersebut bukan dimaksudkan untuk benar-benar menggantikan anggota legislatif dengan AI. Ia ingin menunjukkan bahwa logika menggantikan profesi tertentu hanya karena terjadi kekurangan SDM merupakan cara berpikir yang terlalu sederhana.

“Dokter bukan sekadar mesin analisis penyakit. Mereka bekerja menyangkut keselamatan dan nyawa manusia, membutuhkan pemeriksaan langsung, pengalaman klinis, empati, komunikasi, serta tanggung jawab etik dan hukum. AI hanya alat bantu, bukan pengganti,” tegasnya.

Menurut Ismah, akar persoalan kekurangan dokter tidak terletak pada absennya teknologi, melainkan belum meratanya distribusi tenaga medis, terbatasnya kapasitas pendidikan kedokteran, serta belum optimalnya kebijakan yang mendorong dokter bertugas di daerah terpencil.

Ia menilai pemerintah seharusnya lebih fokus memperbanyak jumlah dokter, memperbaiki sistem distribusi tenaga kesehatan, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, serta memanfaatkan AI sebagai pendukung pengambilan keputusan medis, bukan sebagai solusi yang berpotensi mengaburkan akar persoalan.

“Kalau setiap kekurangan SDM dijawab dengan AI, masyarakat juga berhak bertanya, profesi atau jabatan publik apa lagi yang nanti dianggap bisa digantikan mesin? Teknologi harus membantu manusia bekerja lebih baik, bukan dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara dalam memenuhi pelayanan publik,” pungkas Ismah.***