Rekomendasi Dari BKN Sudah TurunMutasi Eselon II Kabupaten Kuningan Segera Dilakukan

KUNINGANSATU.COM,- Digelarnya mutasi untuk jabatan eselon III pada awal bulan Januari tahun 2026, nampaknya segera diikuti oleh pelaksanaan pergeseran gerbong Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) untuk mengisi kekosongan yang ada dan dilakukan penyegaran. Mutasi, rotasi dan promosi terhadap posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan adalah dalam rangka upaya menata kepegawaian guna mempercepat dan mengkonsolidasikan birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan untuk melayani masyarakat lebih baik.

Mutasi atau rotasi pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi/JPT Pratama yang menggunakan mekanisme Manajemen Talenta wajib mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mutasi eselon II dengan manajemen talenta menggunakan penerapan berbasis sistem yang bertujuan untuk memastikan mutasi/rotasi didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan sistem merit, bukan selera atau like and dislike. Diawali dengan kewajiban adanya rapor atau hasil dari asesmen untuk mendapatkan data talent pool (kotak kinerja) yang telah tervalidasi.

Asesmen dari BKN menjadi dasar dalam penempatan pejabat JPT. Instansi atau pemerintah daerah yang menerapkan manajemen talenta diapresiasi oleh BKN karena mutasi dilakukan berdasarkan kompetensi. Sesuai dengan aturan baru bahwa mulai tanggal 1 Januari 2026, mekanisme rotasi/mutasi di daerah dipastikan wajib melalui manajemen talenta sesuai aturan BKN. Secara umum, manajemen talenta mengintegrasikan proses pemetaan talenta ke dalam sistem informasi BKN, sehingga mutasi termasuk rotasi untuk posisi JPT di Pemkab Kuningan tetap memerlukan pertimbangan teknis (pertek) atau rekomendasi dari BKN.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa rekomendasi atau peraturan teknis (pertek) yang diajukan oleh BKPSDM kepada BKN dalam proses mutasi / rotasi untuk mengisi kekosongan dan pergeseran Jabatan Pimpinan Tinggi / JPT Pratama di Kabupaten Kuningan sudah turun sehingga tinggal diumumkan saja. Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dipastikan segera menggelar pelaksanaan mutasi untuk mempercepat kinerja pelayanan birokrasi dalam melayani masyarakat.
Untuk itu kami menyampaikan harapan sebagai berikut :

1. Proses mutasi harus selalu dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dan kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Kuningan kedepan yang semakin kompleks.

2. Mutasi sebagai bagian dari upaya penataan kepegawaian di tubuh birokrasi yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan bisa memberikan solusi nyata bagi kemajuan daerah.

3. Tugas yang diemban oleh Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si saat ini sangat berat. Seperti penataan fiskal, perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, kondisi keterbatasan anggaran, hingga adanya tuntutan penguatan dalam pelayanan publik.

4. Mutasi berbasis kinerja diharapkan bisa menjawab tantangan yang sedang dihadapi dan bisa menjadi solusi bagaimana langkah atau program terbaik yang bisa diusahakan bagi kemajuan daerah dan masyarakat Kuningan. Sehingga dapat mempercepat kinerja birokrasi dan berdampak langsung pada pelayanan publik yang lebih baik dan optimal.

5. Tujuan mutasi dan rotasi adalah untuk memperkuat kinerja dari sebuah pemerintahan sehingga siapapun pejabat JPT yang dilantik, maka pribadi bersangkutan kedepan harus mau dan mampu memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan daerah menuju Kuningan melesat.

Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan mutasi atau rotasi di Kabupaten Kuningan selama ini, pendekatan yang dipakai adalah untuk memotivasi capaian kinerja dan penyegaran pegawai biasa. Proses mutasi berjalan objektif, profesional, tidak ada segregasi politik dan non partisan serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi ataupun kelompok.



Kuningan, 21 Januari 2026



Uha Juhana
Ketua LSM Frontal


Oleh: Ketua LSM Frontal, Uha Juhana