Ciremai Masuk Lelang Geotermal, PKC PMII Jabar Minta Pemerintah Tak Gegabah

KUNINGANSATU.COM,- Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasukkan wilayah Gunung Ciremai ke dalam daftar lelang proyek panas bumi (geotermal) menuai penolakan dari warga dan kalangan mahasiswa di Kabupaten Kuningan.

Penolakan tersebut salah satunya disuarakan Manarul Hidayat, Wakil Ketua Bidang Siber, Media, dan Pengelolaan Opini Publik PKC PMII Jawa Barat yang juga merupakan warga Desa Pajambon, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan.

Menurut Manarul, rencana pengembangan panas bumi di kawasan kaki Gunung Ciremai perlu dikaji secara serius dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber air dari kawasan tersebut.

Ia menilai, potensi dampak ekologis dari aktivitas pengeboran dan pembangunan fasilitas geotermal tidak boleh diabaikan hanya karena proyek tersebut membawa nama investasi dan ketahanan energi.

“Warga Pajambon dan desa-desa di lereng Ciremai sangat bergantung pada air yang bersumber dari Gunung Ciremai. Jangan sampai pembangunan justru mengganggu sumber kehidupan masyarakat,” kata Manarul, Senin (7/9/26).

Ia menjelaskan, salah satu kekhawatiran utama masyarakat berkaitan dengan aktivitas pengeboran di dalam tanah. Menurutnya, pengeboran berpotensi mengganggu jalur air bawah tanah yang selama ini menopang keberadaan sejumlah mata air.

Mata air tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan warga, mulai dari kebutuhan sehari-hari, mengairi sawah, hingga memenuhi kebutuhan kolam ikan.

Selain persoalan air, Manarul juga menyoroti potensi perubahan bentang alam apabila pembangunan fasilitas proyek dilakukan di kawasan lereng Ciremai. Pembukaan lahan, penebangan vegetasi, hingga pembangunan jalur pipa dinilai harus mempertimbangkan kondisi geografis wilayah yang memiliki kemiringan lereng.

“Kalau tutupan pohon berkurang dan struktur tanah terganggu, tentu ada risiko terhadap kestabilan lereng. Ini yang harus dipikirkan sejak awal,” ujarnya.

Penolakan tersebut juga dikaitkan dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada momentum Hari Jadi Kabupaten Kuningan. Manarul menyebut pesan gubernur yang menekankan agar pembangunan dan investasi tidak merusak Gunung Ciremai menjadi pengingat penting bagi semua pihak.

Bagi masyarakat Kuningan, kata dia, Ciremai bukan sekadar kawasan yang memiliki potensi energi. Gunung tersebut merupakan benteng ekologis sekaligus salah satu sumber air yang menopang kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Manarul kemudian menyinggung proyek panas bumi di kawasan Dieng, Jawa Tengah, sebagai salah satu pengalaman yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi sebelum proyek serupa dikembangkan di Ciremai.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang terjadi di kawasan panas bumi Dieng, termasuk insiden kebocoran gas dan persoalan lingkungan, sebagai peringatan bahwa pengembangan energi panas bumi tetap memiliki risiko yang harus dikelola secara ketat.

“Jangan sampai pengalaman di daerah lain justru terulang di Ciremai. Kita harus belajar sebelum mengambil keputusan,” katanya.

Karena itu, PKC PMII Jawa Barat bersama masyarakat yang menolak rencana tersebut meminta pemerintah tidak terburu-buru menjadikan Gunung Ciremai sebagai lokasi pengembangan proyek geotermal.

Mereka mendorong adanya kajian lingkungan yang terbuka, melibatkan masyarakat terdampak, serta memastikan keberadaan mata air dan keselamatan warga menjadi pertimbangan utama.

Bagi Manarul, menjaga Ciremai bukan semata-mata persoalan mempertahankan kawasan alam, tetapi juga mempertahankan sumber kehidupan masyarakat yang telah bergantung pada gunung tersebut selama bertahun-tahun.

“Gunung Ciremai harus dijaga. Jangan sampai kepentingan investasi hari ini mengorbankan sumber air dan keselamatan generasi yang akan datang,” pungkasnya.