Guru Dielu-elukan sebagai Pahlawan, Mengapa Masih Diminta Iuran?
KUNINGANSATU.COM,- Peringatan Hari Guru Nasional semestinya menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada para pendidik atas pengabdian mereka. Namun, pelaksanaan perayaan Hari Guru di Kabupaten Kuningan justru memunculkan pertanyaan terkait pembiayaan kegiatan yang disebut-sebut melibatkan iuran dari kalangan guru.
Persoalan tersebut disoroti Dadan Satyavadin, pemerhati kebijakan publik. Melalui sebuah tulisan opini bertajuk Ada Apa dengan Hari Guru? Ketika Guru Membayar untuk Merayakan Penghormatan terhadap Dirinya Sendiri, ia mempertanyakan kepantasan guru yang seharusnya menerima penghargaan justru ikut menanggung biaya penyelenggaraan seremoni.
Menurut Dadan, persoalan ini bukan sekadar menyangkut besar atau kecilnya nominal iuran. Lebih jauh, hal tersebut berkaitan dengan kepekaan organisasi, transparansi pengelolaan dana, serta keberpihakan terhadap kesejahteraan anggota.
Ia menilai, Hari Guru seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah dan organisasi profesi untuk menunjukkan penghargaan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Jangan sampai Hari Guru berubah menjadi hari ketika guru membayar untuk dirayakan,” demikian salah satu kritik yang disampaikan Dadan melalui pesan singkat,Minggu (22/11/26).
Dadan mengingatkan bahwa tugas guru tidak ringan. Selain mendidik dan membentuk karakter peserta didik, guru juga harus menjalankan berbagai tanggung jawab administratif dan menghadapi persoalan pendidikan sehari-hari.
Di sisi lain, tidak semua guru memiliki kondisi ekonomi yang mapan. Sebagian masih menghadapi persoalan kesejahteraan, ketidakpastian status pekerjaan, hingga keterbatasan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan munculnya beban pembiayaan kegiatan pada momentum yang semestinya menjadi ajang penghormatan terhadap profesi guru.
Dalam kritiknya, Dadan turut menyoroti peran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), khususnya di Kabupaten Kuningan, sebagai organisasi profesi yang semestinya menjadi rumah perjuangan dan perlindungan bagi para pendidik.
Ia meminta agar persoalan iuran untuk kegiatan peringatan Hari Guru dijelaskan secara terbuka kepada anggota.
Sejumlah hal yang menurutnya perlu mendapatkan penjelasan antara lain apakah iuran tersebut bersifat wajib atau sukarela, apa dasar penetapannya, siapa yang menyepakati, berapa anggaran yang dibutuhkan, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya.
Dadan menegaskan, pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap organisasi. Sebaliknya, transparansi diperlukan agar kepercayaan anggota terhadap organisasi tetap terjaga.
Ia juga mengingatkan agar iuran keanggotaan yang diatur dalam ketentuan organisasi tidak dicampuradukkan dengan pungutan tambahan untuk kegiatan tertentu.
Menurutnya, setiap kegiatan yang membutuhkan pembiayaan harus memiliki perencanaan jelas, kesepakatan yang transparan, serta tidak memaksakan partisipasi anggota.
Lebih jauh, Dadan membandingkan bentuk penghargaan terhadap guru di sejumlah negara, seperti Meksiko, Tiongkok, Vietnam, dan Thailand.
Ia menilai, penghormatan terhadap guru di berbagai negara tidak hanya diwujudkan melalui seremoni, tetapi juga melalui pengakuan profesi, penghargaan atas masa pengabdian, tradisi penghormatan, hingga kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pendidik.
Dari perbandingan tersebut, ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama organisasi profesi menjadikan Hari Guru sebagai momentum memperjuangkan kebijakan yang lebih konkret.
Beberapa agenda yang disorot meliputi pemberian penghargaan finansial bagi guru, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, penghargaan berdasarkan masa pengabdian, serta penguatan perlindungan profesi.
Selain itu, ia meminta tata kelola organisasi profesi diperkuat, terutama dalam hal transparansi pengumpulan dan penggunaan dana kegiatan.
Dadan juga berharap peringatan Hari Guru dapat diselenggarakan tanpa membebani para pendidik. Menurutnya, pembiayaan kegiatan semestinya menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan pendidikan, bukan justru menambah beban guru.
“Guru mengajarkan kejujuran, tetapi organisasi harus memberikan teladan transparansi. Guru mengajarkan kepedulian, tetapi organisasi harus memiliki kepekaan. Guru mengajarkan pengorbanan, tetapi bukan berarti guru harus terus-menerus diminta berkorban,” ujarnya.
Ia menegaskan, ukuran penghormatan terhadap guru bukan terletak pada megahnya panggung atau meriahnya acara peringatan, melainkan pada perhatian terhadap kesejahteraan, perlindungan profesi, dan kepastian masa depan para pendidik.
“Guru tidak membutuhkan panggung yang megah untuk merasa dihargai. Mereka membutuhkan kehidupan yang layak, profesi yang terlindungi, dan organisasi yang benar-benar berdiri di sisinya,” pungkas Dadan.















