Kuningan di Persimpangan Kritis: Integritas Pejabat dan Arah Pembangunan

KUNINGANSATU.COM,- Ada yang patut direnungkan dari situasi Kabupaten Kuningan hari ini. Ketika daerah ini masih berupaya memperkuat tata kelola keuangan, memperbaiki infrastruktur, mencari jalan keluar bagi persoalan ekonomi, dan menghadapi perdebatan mengenai arah pembangunan, muncul pula perkara perdata senilai Rp777,36 juta yang menyeret seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Perkara tersebut dilaporkan berkaitan dengan dugaan pinjaman uang sebesar Rp650 juta dan pengadaan barang elektronik senilai Rp127,36 juta. Tentu, perkara perdata yang melibatkan seorang pejabat tidak serta-merta membuktikan adanya persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian terhadap perkara itu harus tetap didasarkan pada fakta, bukti, dan proses hukum yang berlaku. Namun, ketika pihak yang terlibat merupakan pejabat publik, perkara tersebut wajar mengundang perhatian masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan integritas dan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan perannya.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai besaran nilai perkara, melainkan juga bagaimana publik memandang integritas para pemegang jabatan. Pejabat publik tidak hanya dituntut memenuhi kewajiban hukum sebagai individu, tetapi juga harus menjaga kepercayaan yang melekat pada jabatan yang diembannya. Kepercayaan publik memang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah. Namun, kepercayaan tersebut merupakan modal penting bagi pemerintahan yang ingin bekerja secara efektif dan memperoleh dukungan masyarakat.

Di sinilah pentingnya membedakan tanggung jawab hukum individual dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, tetapi juga tidak perlu dipisahkan secara mutlak dari diskusi mengenai integritas pejabat publik. Proses hukum harus berjalan sesuai koridornya, sementara pemerintah tetap berkewajiban memastikan bahwa penyelenggaraan kewenangan, pengawasan, dan pelayanan publik berlangsung secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Kuningan masih menghadapi persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius. Perdebatan mengenai geothermal di kawasan Gunung Ciremai, kebutuhan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya menarik investasi menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah masih menjadi pekerjaan besar. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan politik atau perdebatan yang saling berhadapan, tetapi memerlukan kebijakan yang terukur, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang memadai.

Dalam konteks geothermal, perbedaan pandangan seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi. Masyarakat yang mengkhawatirkan dampak lingkungan memiliki alasan untuk menyampaikan keberatan, sementara pihak yang melihat peluang investasi dan manfaat energi juga berhak mengemukakan argumentasinya. Yang semestinya diuji bukan sekadar posisi mendukung atau menolak, melainkan kualitas alasan, kekuatan data, tingkat risiko, serta kesiapan mekanisme mitigasi dan pengawasannya. Pembangunan tidak seharusnya dijalankan dengan mengabaikan risiko, tetapi kekhawatiran terhadap risiko juga perlu dijawab melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Polemik tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pemerintahan bukan hanya mengambil keputusan, melainkan memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki dasar yang kuat dan berpihak pada kepentingan umum. Pemerintah perlu mampu menjelaskan alasan di balik kebijakannya, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan menunjukkan bagaimana dampak kebijakan akan dikelola. Tanpa itu, kebijakan yang secara administratif telah ditetapkan sekalipun dapat kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Di luar persoalan pembangunan, dinamika politik di lingkungan pemerintahan daerah juga tidak boleh mengalihkan perhatian dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan. Perbedaan kepentingan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ketika dinamika tersebut mengganggu koordinasi, memperlambat pengambilan keputusan, atau membuat agenda pembangunan kehilangan arah, masyarakat patut mempertanyakan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan.

Jabatan publik bukan ruang untuk mengutamakan kalkulasi politik pribadi atau kelompok. Mandat yang diberikan melalui proses demokrasi mengandung kewajiban untuk bekerja, berkoordinasi, dan memastikan bahwa kebijakan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, dinamika di antara para pemegang jabatan semestinya dinilai berdasarkan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, bukan semata-mata berdasarkan spekulasi mengenai hubungan personal atau kepentingan politik mereka.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya berlandaskan kewenangan formal. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa penggunaan wewenang harus berlandaskan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut memuat sejumlah asas, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Asas-asas tersebut bukan sekadar rumusan normatif yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, asas tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai bagaimana kewenangan pemerintahan digunakan, bagaimana keputusan diambil, serta bagaimana kepentingan masyarakat dipertimbangkan. Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu keputusan dibuat berdasarkan kewenangan yang dimiliki, tetapi juga perlu memastikan bahwa pelaksanaannya cermat, proporsional, transparan, dan tidak menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan.

Persoalannya, keberadaan norma hukum dan asas pemerintahan yang baik tidak dengan sendirinya menjamin terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas. Prinsip-prinsip tersebut baru memiliki arti ketika diterjemahkan ke dalam tindakan, keputusan, dan hasil yang dapat dievaluasi. Di sinilah jarak antara norma dan praktik pemerintahan perlu diperhatikan. Sebab, pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang memiliki dasar hukum untuk bertindak, melainkan juga pemerintahan yang mampu menunjukkan bahwa kewenangannya dijalankan secara cermat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Konsep good governance dan AUPB tidak seharusnya berhenti sebagai konsep normatif. Keduanya harus tercermin dalam proses pengambilan keputusan, efektivitas pengawasan, kualitas pelayanan, dan hasil pembangunan yang dapat dievaluasi. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol demokratis, bukan penolakan terhadap kewenangan pemerintah. Justru melalui kontrol itulah pelaksanaan mandat publik dapat terus diuji dan diperbaiki.

Pembicaraan mengenai masa depan Kabupaten Kuningan tidak cukup diarahkan pada siapa yang sedang berhadapan dengan siapa dalam dinamika politik lokal. Perhatian yang lebih mendasar ialah apakah pemerintahan berjalan efektif, apakah kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang dapat dirasakan, apakah pelayanan publik semakin baik, dan apakah setiap penggunaan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan periode 2025–2030 masih memiliki ruang untuk membuktikan kinerjanya. Kuningan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, baik melalui peningkatan investasi, penguatan sektor ekonomi lokal, maupun pembenahan infrastruktur dan pelayanan publik. Akan tetapi, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak didukung oleh kepastian kebijakan, tata kelola yang baik, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

Kuningan di persimpangan kritis bukan berarti daerah ini telah kehilangan masa depannya. Justru karena masa depan itu masih terbuka, setiap persoalan yang muncul harus menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar kontroversi yang berlalu tanpa pembenahan. Potensi daerah hanya akan berarti apabila disertai tata kelola yang bertanggung jawab, kepastian kebijakan, serta keberanian untuk memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ukuran keberhasilan kekuasaan bukan terletak pada seberapa lama para pemegang jabatan mampu mempertahankan pengaruhnya, melainkan pada apa yang berhasil mereka perbaiki selama memperoleh mandat. Pada akhir periode pemerintahan 2025–2030, masyarakat Kuningan semestinya tidak hanya mewarisi laporan program dan catatan pertumbuhan anggaran, tetapi juga perubahan nyata dalam kualitas hidupnya.


Oleh: Andika Ramadhan