Ngopda HMI Ungkap Capaian dan PR Kuningan Melesat

KUNINGANSATU.COM, – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kuningan menyoroti capaian sekaligus pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan bertajuk Kuningan Melesat. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, tetapi beberapa target di sektor pendidikan, infrastruktur, dan pendapatan daerah masih membutuhkan perhatian serius.

Catatan tersebut mengemuka dalam kegiatan Ngopda (Ngobrol Perkara Daerah) Volume 4 bertema “Meninjau Kembali Program Kuningan Melesat” yang digelar di Lapangan Pandapa Paramarta, Rabu (7/10/2026).

Forum yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, dan mahasiswa itu menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan visi-misi Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriyani pada tahun pertama pemerintahan.

Ketua Umum HMI Kuningan, Muhammad Naufal Harist, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tidak berhenti sebatas janji politik dan dokumen perencanaan.

Menurut Naufal, program yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ngopda yang diinisiasi Bidang Partisipatif Pembangunan Daerah (PPD) HMI Kuningan menjadi wadah bagi kami untuk terus mengawal dan meninjau kembali program yang dicanangkan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriyani,” ujar Naufal.

Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan pemangku kepentingan, sekaligus membuka ruang kritik terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

“Ruang diskusi ini menjadi bentuk kepedulian kami terhadap pemerintah daerah, terutama agar apa yang dicanangkan dalam RPJMD benar-benar terealisasikan,” katanya.

Dalam pemaparan pemerintah daerah, Kepala Bappeda Kuningan yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Evaluasi (PDE), Budi Nugraha Abadi, menyampaikan sejumlah indikator yang menunjukkan perkembangan positif selama tahun pertama pelaksanaan program Kuningan Melesat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan pada 2025 tercatat mencapai 6,98 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,2 hingga 5,7 persen. Tren tersebut berlanjut pada triwulan pertama 2026 dengan pertumbuhan mencapai 7,01 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 71,56 menjadi 72,31, melampaui target 71,65. Sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,59 persen.

Di sektor kesejahteraan, persentase penduduk miskin turun 1,14 poin menjadi 10,74 persen. Penurunan tersebut diperkirakan membuat sekitar 12 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam kurun satu tahun.

Meski demikian, Budi mengingatkan bahwa capaian tersebut belum berarti seluruh persoalan pembangunan telah terselesaikan.

Persentase kemiskinan, misalnya, masih berada dalam rentang target dan belum mencapai batas bawah yang diharapkan. Ketidakcukupan konsumsi pangan juga turun dari 5,83 persen menjadi 4,52 persen, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan target 4,23 persen.

Persoalan stunting pun masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan bersama.

Evaluasi terhadap program unggulan pemerintah daerah turut memperlihatkan sejumlah capaian yang melampaui target tahunan.

Program bursa kerja menjadi salah satu yang paling menonjol. Dari target 2.500 lowongan pekerjaan, pemerintah mencatat telah membuka 13.358 lowongan dengan 3.280 orang berhasil ditempatkan.

Pada sektor perumahan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) mencapai 240 unit, melampaui target 145 unit. Rehabilitasi ruang kelas mencapai 307 unit dari target 200 unit, sedangkan pemeliharaan dan pembangunan irigasi mencapai 235 unit dari target 100 unit.

Sektor investasi juga mencatatkan 181 investor baru skala menengah ke bawah, melampaui target 100 investor.

Sementara itu, bantuan sosial pangan dan tunai terealisasi sebanyak 1.864 paket dari target 800 paket. Program beasiswa bagi 1.000 santri, insentif bagi 1.000 guru ngaji, serta subsidi pupuk sebanyak 30 ribu ton disebut telah terealisasi sesuai target.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkab Kuningan juga mempertahankan predikat reformasi birokrasi A, nilai SAKIP B, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun, sejumlah indikator belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan target yang ditetapkan.

Pembangunan ruang kelas baru pada 2025 baru mencapai delapan unit dari target 100 unit. Penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas terealisasi 98 unit dari target 250 unit, sedangkan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi pesantren mencapai 15 unit dari target 25 unit.

Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah masih berada di angka 7,91 tahun, di bawah target 8,2 tahun. Adapun tingkat kemantapan jalan tercatat 78,22 persen, belum mencapai target 82,35 persen.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga baru mencapai 79,8 persen dari target.

Angka-angka tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi pembangunan, terutama untuk memastikan program yang belum optimal memperoleh perhatian dalam pelaksanaan anggaran dan kebijakan berikutnya.

Selain mengevaluasi capaian program, forum Ngopda turut menyoroti sumber pembiayaan yang menopang pembangunan daerah.

Budi menjelaskan, sejumlah program tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Kuningan, tetapi juga memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Rehabilitasi ruang kelas, misalnya, terealisasi sekitar Rp37,7 miliar melalui kombinasi APBD dan program revitalisasi APBN. Pembangunan irigasi sekitar Rp12,7 miliar juga mendapat dukungan dana aspirasi APBN.

Sementara penanganan jalan mencapai sekitar Rp68,5 miliar, termasuk dukungan melalui Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah. Program rutilahu pun mengombinasikan pembiayaan dari PAD, APBD provinsi, dan APBN.

Menurut Budi, kemampuan pemerintah daerah dalam mengakses sumber pendanaan di luar APBD kabupaten menjadi bagian penting dari strategi untuk mempercepat pembangunan.

Meski begitu, capaian pembangunan tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi realisasi program, ketepatan sasaran, maupun manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa visi-misi Kuningan Melesat harus menjadi pijakan bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, visi-misi tersebut lahir melalui proses politik dalam Pilkada. Setelah pasangan Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriyani terpilih dan dilantik, janji kampanye harus diterjemahkan menjadi peta jalan pembangunan selama lima tahun.

Nuzul menyebut MELESAT merupakan akronim dari Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh.

Menurutnya, perbedaan pilihan politik selama pemilu tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seluruh pihak untuk bekerja sama dalam membangun daerah.

“Pada saat kita melaksanakan Pemilu, kita berbeda pilihan. Pada saat kampanye, kita berbeda menyampaikan apa yang kita kehendaki. Tapi setelah itu selesai, maka selesai jugalah. Itulah esensi dari sebuah demokrasi,” tegasnya.

Ia juga meluruskan pandangan bahwa DPRD dan pemerintah daerah selalu berada pada posisi berseberangan. Keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan.

DPRD menjalankan fungsi anggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, kritik dan perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.

“Walaupun di publik kita sebagai lembaga pengawasan yang selalu mengawasi, seolah-olah kita selalu berhadap-hadapan, padahal tidak,” ujarnya.

Nuzul turut menyinggung polemik pembangunan Tugu Bola Dunia sebagai salah satu persoalan yang perlu dikritisi dan dievaluasi. Ia menyebut DPRD telah turun langsung untuk melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

Melalui Ngopda Volume 4, HMI Kuningan berupaya mendorong evaluasi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada angka dan laporan administratif, tetapi juga pada kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang melampaui target, penurunan kemiskinan, serta realisasi sejumlah program unggulan menjadi catatan positif bagi pemerintah daerah. Namun, pekerjaan rumah di bidang pendidikan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan optimalisasi PAD menunjukkan bahwa agenda pembangunan masih memerlukan pembenahan.

Di sisi lain, ketergantungan sejumlah proyek pada dukungan anggaran dari luar APBD kabupaten juga menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana keberlanjutan pembangunan dapat dijaga.

Bagi HMI Kuningan, pengawasan terhadap program Kuningan Melesat tidak berhenti pada satu forum diskusi. Mahasiswa, DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus membuka ruang komunikasi agar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.

Evaluasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.