KuninganSatu.com,- Polemik kepemilikan lahan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur yang saat ini digunakan sebagai jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan semakin panas. Banyak pihak mempertanyakan keabsahan sertifikat hak milik atas nama Irene Lie yang terbit di tahun 2022, karena diketahui sertifikat tersebut terbit setelah terbangunnya jalan di tahun 2013 lalu.
Beberapa saksi hidup terkait pembangunan jalan akhirnya muncul dan memberikan keterangan perihal kronologis pembangunan jalan yang saat ini menjadi akses utama ke beberapa destinasi wisata.
Setelah sebelumnya Ketua Rumah Tenjo Laut, Juju Junaedi mengungkapkan perihal pembangunan jalan tersebut yang memang awalnya diperuntukan sebagai akses ke tempat rehabilitasi BNN, kini H Udin Kusnedi sebagai pihak ke tiga yang mengerjakan pembangunan tempat rehabilitasi tersebut turut angkat bicara.
"Kalau bicara status tanah itu milik siapa saya tidak tahu persis apalgi Irene Lie yang katanya pemilik saat ini, hanya memang ketika akan melakukan pembangunan gedung rehabilitasi BNN waktu itu saya minta izin ke Pak Kusmadio karena saya tahunya itu tanah milik beliau, karena atas saran masyarakat juga begitu," ungkap Udin ketika dikonfirmasi kuningansatu.com, Kamis (17/4/2025).
Udin juga mengungkapkan, bahwa sebelumnya di tanah tersebut memang sudah ada jalan tapi tidak seperti saat ini kondisinya.
"Jalan kecil dan masih belum diaspal, masih batu-batuan seperti itu, udah lama juga itu kalo gak salah di bawah tahun 2010," kata Udin.
Akhirnya, kata Udin, ia meminta izin kepada Kusmadio untuk meminta akses jalan tersebut karena memang ada kendala untuk mengangkut material dan juga alat-alat yang akan digunakan dalam pembangunan gedung rehabilitasi tersebut.
"Intinya kita minta izin itu karena sulit untuk membawa material dan alat-alat seperti beko dan yang lainnya, nah sekalian jalan juga dilebarin, selain itu Pak Kusmadio juga merupakan kawan dekat orang tua saya, makanya saya" jelasnya.
Menanggapi terkait kondisi saat ini dimana akses jalan tersebut menjadi akses jalan yang bersifat komersial menuju beberapa destinasi wisata sehingga menimbulkan polemik antara masyarakat dan Pemda.
"Yang pasti waktu itu minta izin untuk jalan ke BNN kalo kondisi sekarang jadi wisata itu juga karena jalan sudah pada bagus, tetap saja yang kasihan ya masyarakat setempat, yang enaknya sih orang-orang luar," pungkasnya.
(red)
