 |
| Foto : Abidin, S.E |
KuninganSatu.com,- Polemik penggunaan lahan milik masyarakat sebagai akses jalan ke beberapa destinasi wisata yang saat ini sedang ramai dikunjungi terus berkembang.
Diberitakan sebelumnya bahwa terdapat sejumlah besar lahan milik masyarakat di Desa Cisantana yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai akses jalan yang awalnya bertujuan sosial kini berubah menjadi jalan komersial yang menghasilkan pundi-pundi rupiah dari pengusaha wisata yang ada.
Menyikapi hal tersebut, Abidin, S.E yang merupakan tokoh masyarakat setempat sangat menyayangkan sikap Pemda yang terkesan saling lempar.
"Pemda jangan mencari kambing hitam, sekarang permasalahan ini sudah terjadi seharusnya dicari solusinya jangan malah saling lempar," ujar Abidin ketika dikonfirmasi kuningansatu.com, Selasa malam (8/3/2025).
Menurut Abidin, penyelesaian dari permasalahan ini sangatlah mudah. Yang pertama harus dilakukan adalah pembuktian secara faktual batas-batas tanah sesuai luas yang tertera di dalam sertifikat hak milik.
"Hal seperti itu kan gampang tinggal undang BPN, ukur sesuai luas yang tertera di sertifikat, terus rekomendasi dari BPN seperti apa," kata Abidin.
"History tentang tanah juga kan pasti ada di BPN dari awal sampai akhir kepemilikan saat ini. Kalau memang hibah ya hibah dari siapa, kalau memang wakaf ya wakaf dari siapa bisa dipergunakan jalan tersebut, kan harus jelas," tegas Abidin.
Abidin yang juga mantan Anggota DPRD ini kembali menegaskan agar permasalahan ini segera diselesaikan tanpa mencari siapa yang salah dan siapa yang benar apalagi sampai mencari kambing hitam.
Yang terpenting, kata Abidin, semuanya harus bisa duduk bersama untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan ini agar pemilik lahan yang saat ini memegang legalitas merasa dihargai dan diakui, Pemda juga tidak kehilangan muka di masyarakat akibat permasalahan ini, di sisi lain pengusaha wisata di wilayah selatan juga bisa terfasilitasi.
"Saya tegaskan sekali lagi jangan sampai mencari kambing hitam, ayo duduk bareng, biar pemda juga tidak kehilangan muka, pemilik tanah juga merasa dihargai dan diakui, dan para pengusaha wisata di selatan juga bisa terfasilitasi," tandasnya.
Lebih lanjut Abidin juga mengatakan kalau sampai pihak Pemda tidak bisa segera menyelesaikan permasalahan ini atau terus-terusan lempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam, dikhawatirkan pemilik lahan saat ini habis kesabaran dan bersikap tegas.
"Kalau terus-terusan saling lempar tanggung jawab apalagi mencari kambing hitam jangan salahkan pemilik lahan saat ini bersikap saklek dengan menutup akses jalan, siapa yang bisa melarang?" tukas Abidin.
(red)
