KuninganSatu.com,- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono secara simbolis serahkan sebanyak 364 ijazah untuk alumni SMK Karya Nasional (Karnas) dalam sebuah acara yang berlangsung penuh semangat di kampus SMK Karnas.
Penyerahan ijazah tersebut dilakukan tanpa syarat, sebagai bentuk dukungan terhadap hak siswa untuk mendapatkan dokumen kelulusan mereka, Rabu (23/4/2025).
Kepala SMK Karnas Kuningan, Dr. Yepri Esa Trijaka, menyampaikan rasa syukurnya karena bisa bersilaturahmi dalam momentum bersejarah ini.
“Hari ini merupakan hari yang istimewa karena kami bisa menyerahkan ijazah tanpa syarat. Kami sangat bangga, apalagi ini bertepatan dengan program "Rebo Nyunda", di mana setiap hari kami mengusung tema budaya dan fashion yang berbeda,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh tenaga pendidik di SMK Karnas, yang berjumlah 100 orang, merupakan tenaga honorer. Dana operasional sekolah didukung dari bantuan pemerintah dan sebagian besar berasal dari masyarakat. SMK Karnas juga memiliki program kelas ikatan kerja dengan perusahaan, seperti PT Astra Daihatsu, yang saat ini telah memasuki angkatan kedua.
Turut hadir dalam acara tersebut, Perwakilan Kantor Cabang Dinas Wilayah X Dinas Pendidikan Jawa Barat, yang memberikan pesan mendalam kepada para guru. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademis, tetapi juga pada iman, karakter, dan kesehatan siswa. "
"Anak-anak kita harus disiapkan secara utuh, termasuk pemahaman tentang kesehatan reproduksi agar kelak menjadi generasi yang sehat," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono dalam sambutannya menyoroti pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan.
Ia menyebutkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah tiga indikator utama kesejahteraan masyarakat, dan dari ketiganya, pendidikan adalah yang paling mendasar.
Ono juga mengulas dinamika kebijakan pendidikan di Jawa Barat, termasuk polemik soal penyerahan ijazah dan bantuan pendidikan untuk sekolah swasta.
Ia menyayangkan masih adanya ketimpangan dalam pemberian bantuan hibah kepada sekolah-sekolah swasta.
"Ada yayasan besar yang sudah mandiri tetapi masih menerima bantuan miliaran, sementara sekolah berbasis keagamaan hanya dapat puluhan juta. Ini tidak adil dan harus dibenahi,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen dirinya dan pihak legislatif untuk terus mendorong prinsip keadilan anggaran pendidikan, termasuk dalam bentuk bantuan hibah yang tepat sasaran, serta memastikan tidak ada lagi penahanan ijazah karena alasan administratif atau keuangan.
Acara ini menjadi simbol kolaborasi antara lembaga legislatif dan dunia pendidikan dalam memastikan hak dasar siswa tetap terjaga dan pendidikan bisa terus berjalan tanpa hambatan.
Turut hadir, Anggota DPRD Jabar XIII Hj. Ika Siti Rahmatika, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Ketua Alumni SMK Karnas Kuningan, Guru, orang tua alumni, dan siswa-siswi SMK Karnas Kuningan.
(red)
