KuninganSatu.com,- Kepercayaan publik terhadap wakil rakyat kembali diguncang. Setelah sebelumnya tampil heroik dengan menolak pengadaan mobil dinas di awal tahun, kini pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan justru menerima pengadaan kendaraan dinas senilai Rp. 3 miliar pada April 2025. Langkah ini menuai kritik tajam dari masyarakat sipil yang menilai bahwa para wakil rakyat telah mengkhianati komitmen sendiri dan mempermainkan nurani publik.
Penolakan mobil dinas sebelumnya disampaikan secara tegas oleh Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, pada 10 Februari 2025. Ia menyebut keputusan itu diambil demi efisiensi anggaran daerah yang tengah mengalami defisit dan gagal bayar. Pernyataan itu bahkan diselaraskan dengan sikap Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang juga menolak fasilitas serupa.
Namun, hanya dua bulan berselang, tepatnya 10 April 2025, keputusan mendadak berbalik arah. Pimpinan DPRD menerima pengadaan mobil dinas dengan alasan perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan bahwa pembelian kendaraan dinas lebih hemat dibandingkan pemberian tunjangan transportasi selama lima tahun.
Ustadz Luqman Maulana, aktivis dan Pengurus Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan, menyebut keputusan itu sebagai bentuk “pengkhianatan politik” terhadap janji yang belum sempat ditepati.
“Ini bukan soal mobil atau tunjangan, ini soal moral dan konsistensi. Baru dua bulan lalu menolak, sekarang menerima dengan alasan penghematan? Kalau benar-benar ingin hemat, kurangi saja tunjangannya. Jangan akali publik dengan kalkulasi sepihak,” tegas Luqman saat dimintai tanggapan, Minggu (13/4).
Luqman juga menyoroti peran Dwi Basyuni, Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPD PKS Kuningan, yang memberikan pernyataan paling berbelit soal pengadaan tersebut.
“Pernyataan Pak Dwi itu sangat kontradiktif. Di satu sisi bicara soal efisiensi dan kondisi keuangan daerah, tapi di sisi lain justru menyetujui pembelian fasilitas baru. Kalau konsisten ingin berhemat, tinggal dialihkan ke pos yang lebih urgen. Ini bukan logika anggaran, ini logika kenyamanan,” kritiknya.
Menurut Luqman, keputusan ini menambah daftar panjang inkonsistensi pejabat publik yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri.
“Mereka pikir rakyat bodoh. Rakyat lupa. Ingat, kami mencatat. Rekam jejak seperti ini akan jadi pengingat lima tahun mendatang, saat mereka datang lagi minta dipilih,” tambah Luqman.
Luqman juga mengingatkan bahwa keputusan ini sangat tidak peka terhadap situasi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari layanan kesehatan terbatas, infrastruktur rusak, kondisi gagal bayar, lemahnya kondisi keuangan daerah hingga beban pendidikan yang belum tertangani maksimal.
“Uang Rp. 3 miliar itu bisa digunakan untuk revitalisasi puskesmas, beasiswa siswa miskin, atau penyediaan air bersih di desa. Tapi tidak, justru digunakan untuk kenyamanan segelintir elit. Ini mencerminkan betapa jauhnya para wakil rakyat dari realitas rakyat yang diwakilinya,” ujar Luqman.
Aktivis yang sering menyuarakan keresahan masyarakat ini mendesak DPRD Kuningan untuk membatalkan pengadaan tersebut dan menunjukkan komitmen nyata terhadap efisiensi dan keadilan anggaran. Lebih dari itu, ia mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi, mencatat, dan bersuara atas tindakan-tindakan para pejabat yang menyimpang dari amanah.
“Ini momentum bagi publik Kuningan untuk sadar: kita butuh wakil rakyat yang bukan hanya pintar bicara, tapi berani pegang janji. Yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai privilege pribadi, tapi sebagai amanah rakyat. Sudah cukup rakyat dibodohi. Saatnya rakyat mengingat dan menghukum lewat suara,” pungkas Luqman.
(red)
