Oleh: Andika Ramadhan
“1 Jam Saja.” Begitulah slogan yang digaungkan dengan lantang oleh Wakil Bupati Kabupaten Kuningan di awal masa jabatannya. Sebuah program yang katanya mampu menyulap proses birokrasi publik menjadi cepat, efisien, dan ramah masyarakat. Tapi sayangnya, program ini lebih cocok disebut teater birokrasi indah di panggung, bobrok di belakang layar.
Dengan percaya diri, sang Wakil Bupati memperagakan sendiri proses pembaharuan kartu keluarga dan penggantian foto KTP yang hanya memakan waktu 35 menit. Penonton pun bertepuk tangan. Kamera menyorot. Media ramai memberitakan. Tapi masyarakat di bawah justru menahan geram. Karena yang mereka alami bukan 35 menit, tapi minimal dua hari. Itupun kalau beruntung dan tidak diminta datang lagi minggu depan.
Apa ini bukan penghinaan halus terhadap akal sehat rakyat? Apa artinya mempertontonkan "kecepatan instan" jika sistem pelayanan dasar seperti Dukcapil masih seperti mesin ketik tua berisik, lamban, dan mudah error?
Program ini ibarat kopi sachet murahan harum di iklan, pahit di kenyataan. Masyarakat pun mulai sadar, bahwa 1 Jam Saja hanyalah pencitraan yang dibungkus rapi, disajikan hangat untuk mendongkrak elektabilitas di masa awal jabatan. Slogan bombastis ini tidak lebih dari gula-gula politik yang memanipulasi ekspektasi rakyat. Rasa-rasanya, lebih jujur jika program ini dinamai “2 Hari Juga Belum Tentu.”
Ironisnya, pemerintah seolah lupa bahwa rakyat tidak lagi sebodoh dulu. Masyarakat kini tahu membedakan mana pelayanan tulus dan mana gimmick panggung.
Semua ini hanya demi mempercantik citra sang pemimpin muda? Jika iya, maka yang terjadi bukanlah reformasi birokrasi, tapi reklamasi kepercayaan karena kepercayaan rakyat yang sudah terlanjur rusak oleh janji manis, sulit dibangun ulang hanya dengan foto-foto seremonial.
Jika pemerintah ingin bicara soal kecepatan dan efektivitas, mulailah dari hal paling dasar, hadirkan pelayanan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada rating media sosial atau elektabilitas pribadi. Sampai saat itu tiba, biarlah masyarakat menyimpulkan sendiri bahwa program ini bukan reformasi, tapi sandiwara berdurasi panjang dengan durasi pelayanan yang tetap tidak jelas.
(red)
