KuninganSatu.com,- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menggandeng lembaga penegak hukum dalam rangka mengawasi anggaran dana desa. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kerjasama Kemendes PDT dengan lembaga penegak hukum ini bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran dana desa, terutama oleh para kepala desa.
Nampaknya komitmen tersebut menjadi sebuah peringatan bagi Desa agar tidak main-main dalam penggunaan dana Desa apalagi diluar ketentuan yang ada.
Namun, seperti peribahasa anjing menggonggong khafilah berlalu, ada-ada saja ulah oknum perangkat desa yang nekat menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan lain selain dari apa yang sudah ditentukan oleh aturan.
Dari informasi yang dihimpun redaksi kuningansatu.com, Selasa (25/03/2025) adanya penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan digunakan oleh oknum perangkat Desa untuk kepentingan pribadi.
Berangan-angan mendapatkan keuntungan berlebih, oknum perangkat Desa di salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuningan justru dengan leluasa menggunakan puluhan juta dana yang berasal dari Dana Desa untuk kegiatan judi online dan trading.
Iming-iming keuntungan berkali lipat justru membuat oknum perangkat Desa ini menjadi kelabakan setelah apa yang dibayangkanya dari trading tidak sesuai dengan kenyataan.
Hal tersebut tentunya menjadi penghambat proses pembangunan yang ada di Desa karena sebagian anggaran tersendat akibat ulah oknum perangkat Desa tersebut.
Mengingat begitu vitalnya Dana Desa bagi keberlangsungan pembangunan di Desa, maka komitmen bersama antara Mendes PDT dengan pihak APH menjadi sesuatu hal yang perlu disosialisaikan lebih dalam kepada seluruh elemen yang terkait dengan penyaluran hingga penggunaan Dana Desa.
(red)
