KuninganSatu.com, - Pernyataan Kepala Dinas PUTR Kuningan, Ir. I Putu Bagiasna M.Si yang menyoroti perizinan salah atu rumah makan di Jalan Baru Sampora-Ancaran tepatnya di Desa Bojong Cilimus lantaran belum berizin mendapat tanggapan dari Yudi Setiadi, aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kuningan (MPK).
Kepada kuningansatu.com, Jum'at (21/03/2025) Yudi mengatakan sangat mendukung pernyataan Kepala Dinas PUTR yang menyarankan kepada Satpol PP untuk menghetikan aktivitas rumah makan tidak berizin, namun kata Yudi, tindakan tersebut jangan sampai tebang pilih.
"Saya dukung 100% pak kadis, dengan catatan jangan tebang pilih juga," kata Yudi.
Menurut Yudi, di Kuningan ini banyak sekali bangunan-bangunan tidak berizin ataupun berizin namun tidak sesuai dengan praktik di lapangan.
"Coba pa kadis survey bangunan-bangunan lain di sekitar jalan Sampora-Ancaran apakah sudah berizin juga?dan sesuai ketentuan?" tanya Yudi.
Selain itu menurut Yudi, di wilayah barat dari mulai jalan soekarno hatta, ke arah palutungan, banyak berdiri bangunan-bangunan seperti rumah makan, bahkan hotel yang juga harus dikroscek lagi perizinannya dan atau sudah sesuai kah antara perizinan yang ditempuh dengan kenyataan di lapangan, kalau tidak sesuai apalagi belum sama sekali berizin harusnya sama juga ditindak.
Yudi juga menyoroti hal lain terkait kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh para pengusaha rumah makan ataupun hotel yang saat ini banyak berdiri di Kabupaten Kuningan sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sudahkah mereka para pemilik usaha rumah makan ataupun hotel memenuhi kewajiban pajaknya, kalau belum ya tolong ditertibkan juga sesuai aturan yang berlaku?Itu kan sumber PAD juga?" tanya Yudi kembali.
Yudi hanya berharap Pemerintah Daerah dapat berlaku adil dan tidak tebang pilih atas dasar kepentingan pribadi saja. Kalau memang Pemerintah ingin menegakkan aturan, maka tegakan semua.
(red)
