KuninganSatu.com,- Jumat, (21/03/2025) PC PMII Kabupaten Kuningan mendatangi Dinas Kesehatan. Kedatangan PMII di sambut langsung oleh Plt Sekdis Dr. Hj. Eva Maya dan beberapa kabid lainnya. Meskipun belum bisa di sambut langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan alasan ada agenda yang tidak bisa di tinggalkan olehnya, PMII tetap melangsungkan audiensi mencurahkan keresahan mengenai kesehatan yang ada di kabupaten Kuningan.
Diskusi dimulai dengan membahas pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, stunting dan berujung diskusi panjang mengenai HIV yang ada di kabupaten Kuningan.
Diskusi berlangsung panjang sampai banding data yang beredar di media dan data yg dimiliki oleh dinkes terkait pengidap HIV yang ada di kabupaten kuningan. Bahwa data pengidap HIV yang ada di kuningan secara kumulatif dari 2013 sampai sekarang yaitu berjumlah 1.197 orang. Tentu ini angka yang fantastis mengingat belum ada obat untuk HIV ini.
Dhika pun menanyakan terkait bagaimana penanganan dan penanggulangan penyakit menular ini, sementara angka kumulatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
“Ketika melihat hari ini angka HIV yang mengalami kenaikan lalu bagaimana sikap dinas kesehatan dalam menangani kasuistik ini, baik dari aspek preventif, promotif,kuratif, dan rehabilitatif nya, sementara instrumen instrumen dinas kesehatan ini cukup banyak. Meskipun ini tanggung jawab seluruh stekholder tetapi ada kebijakan dan ada penanggung jawab yang secara khusus dalam penanganannya," kata Dhika.
Namun sangat disayangkan ketika ditanya perihal program penanggulangan P2PM Pihak dinkes pun mencurahkan keluhan dalam penanganan HIV adalah masalah anggaran, namun ketika dibuka kan data terkait penanganan HIV ini muncul dalam usulan perencanaan tahun 2025.
“Sangat disayangkan sekali ketika hal urgent ini masih mengeluh dengan anggaran, padahal dalam data perencanaan dinas kesehatan sudah tercantum pagu anggaran untuk program penangan HIV dan ODHIV. Walaupun tidak persoalan anggaran saja, karena dinas kesehatan bisa bekerja sama dengan dinas lain ataupun dengan organisasi yang konsen di bidang P2PM," ujarnya.
Karena diketahui juga bahwa ada supporting dana dari Global Fund untuk relawan relawan yang memang konsen berbicara persoalan HIV,TB, dan malaria. Seharusnya tinggal bagaimana caranya anggaran itu diserap dengan kegiatan-kegiatan yang bisa meminimalisir meningkatnya angka P2PM.
Meskipun tidak mudah dengan segala keterbatasan, antara lain sulitnya menjangkau cheking HIV kepada masyarakat karena terhalang oleh stigma buruk mengenai HIV dan keterbatasan mengenai anggaran yang dikatakan tidak ada, harusnya Pemerintah Daerah membuat suatu kebijakan atau terobosan bagaimana menanggulangi persoalan P2PM agar menjadi prioritas.
“PMII Berharap pemerintah daerah harus memprioritaskan permasalahan kesehatan untuk masyarakat kabupaten kuningan," pungkasnya.
(red)
