KuninganSatu.com, - Gelar akademis yang berjejer ternyata tidak menjamin untuk bisa memimpin Perusahaan Daerah Aneka Usaha, faktanya dari dulu sampai sekarang yang terjadi hanya berjiwa konseptor tetapi lemah menjadi eksekutor padahal yang pemimpin sekalipun hanya sebatas tamatan SD jika jam terbang usahanya mumpuni itu bisa berkembang.
Hal tersebur disampaikan oleh Yayan Iba salah satu pengamat kebijakan di Kabupaten Kuningan.
"Sudah jelas namanya juga "Aneka Usaha", dari awal juga PDAU itu berdagang, bukan merampas wisata yang lagi di kelola oleh BUMDes, seperti kolonial Belanda aja," ujar Yayan ketika berbincang bersama kuningansatu.com, Sabtu (15/03/2025) malam.
Sebaiknya, kata Yayan, PDAU itu lebih efektif berperan sebagai Supplier Tengah antara UMKM ke Toko atau Pasar Modern yang sesuai sesuai dalam peraturan ada haknya 30% usaha lokal dilibatkan dalam pemasaran produk.
Yayan menambahkan bahwa ada hal yang perlu diingat terutama kaitanya dengan Maksud Pendirian Perumda Aneka Usaha Kuningan berdasarkan Perda 11 tahun 2019 adalah untuk mengelola potensi sumber kekayaan daerah dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan Tujuan pendiriannya sendiri antara lain :
1. Menunjang pembangunan daerah;
2. Ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional;
3. Mengukuhkan dan meningkatan kualitas usaha dan pasar produk-produk masyarakat;
4. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi masyarakat;
5. Mendorong mekanisme pasar yang sehat;
6. Mendorong peningkatan daya beli masyarakat; dan
7. Mendorong adanya keterbukaan informasi pasar.
"Pendapat pada untuk Bapak Bupati Dr H Dian Rahmat Yanuar selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal) untuk seleksi kepemimpinan di PDAU saya rasa lebih baik pilih low profil atau sekalipun gayanya kampungan tapi bisa menampung pergerakan semua bidang usaha, terutama dalam perdagangan, baru setelah itu untuk diolah dan ditindak lanjut menajerialnya oleh orang akademis," kata Yayan.
Menurut Yayan, sejak masa kepemimpinan sebelumnya saya selalu sarankan untuk ambil jalur ke anak BUMN yang bergerak di bidang pengadaan sapi dan daging sapi import karena sebagai BUMDnya di Kabupaten bisa menjalin hubungan kemitraan dgn BUMN.
"Fasilitas di Kuningan ada kandang dan RPH (Rumah Potong Hewan) milik pemerintah yang hampir menghabiskan anggaran kurang lebih 3 milyaran untuk pembangunannya, kenapa tidak tidak dimanfaatkan?" kata Yayan.
Yayan yang juga seorang pengusaha di bidang peternakan mengatakan bahwq berkaca dari BUMD DKI Jakarta yaitu PD Darmajaya yg setiap bulannya bisa motong sapi 12.000.ekor per bulannya, yang jual pola kontan pada pedagang dengan nota faktur timbang hidup dari jalur BUMN, jadi KPM pun bisa mengkondisikan modal cashfow untuk pergerakan tersebut.
"Saya yakin BUMN & BUMD bisa saling membagi peran untuk swasembada pangan," pungkas Yayan.
(red)
