KuninganSatu.com, - Rangkaian panjang Pesta Demokrasi Republik Indonesia telah usai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan ditutup dengan pelantikan semua Kepala Daerah terpilih beberapa waktu lalu.
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto usai resmi melantik ratusa Kepala Daerah langsung mebuat sebuah kebijakan terkait efisiensinya anggaran yg berlaku untuk semua wilayah dan sektor yang berada di Indonesia tidak luput Kuningan Jawa Barat.
Kebijakan tentang efisiensi anggaran tersebut menjadi sebuah masalah baru bagi Kabupaten Kuningan di tengah permasalahan gagal bayar yang terus menjadi bola liar. Di satu sisi Pemerintah harus menyelesaikan masalah gagal bayar, namun di sisi lain anggaran yang ada semakin kecil karena adanya efisiensi.
Agil Aprianto, S.H salah satu pemerhati kebijalan di Kabupaten Kuningan mengatakan bahwa kondisi saat ini menjadi sebuah tantangan besar dari masyarakat bagi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan yang baru dan tengah menjalani 100 hari pertama masa kerja.
"Masyarakat, termasuk saya secara pribadi menantang baik eksekutif maupun legislatif Kuningan untuk tetap melanjutkan pemembangunan Kuningan sesuai dengan harapan masyarakat, tertutama di tengah segala problematika yang ada, khususnya efisiensi, jangan sampai karena hal tersebut pembangunan menjadi terhambat," ujar Agil.
Agil juga menekankan kepada eksekutif dan legislatif agar bekerja sepenuh hati untuk kepentingan rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
"APBD itu untuk kepentingan rakyat, karena kalian dipilih oleh rakyat dan harus mengabdi kepada rakyat," katanya.
Tidak luput pemerintahan Desa, imbuh Agit, bahwa anggaran yang dikucurkan ke Desa baik itu ADD maupun Dana Desa serta penghasilan desa harus digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat bukan sebagian hanya sebagian masyarakat saja. Hal tersebut ia sampaikan karena menurutnya masih banyak masyarakat yg tidak mendapatkan haknya dan tidak terawat oleh pemerintahannya.
Menurutnya apalah arti Pancasila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan sila ke 2 kemanusiaan yg adil dan beradab jika pejabat maupun wakil rakyatnya tidak menjalankan hal tersebut.
"Kami sebagai rakyat akan mengawasi kerja Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Rakyat baik tingkat DPRD Kuningan dan yudikatif selama 5 tahun ke depan. Jangan sampai kalian mengkhianati rakyat Kuningan yg sudah mempercayai kalian untuk mewakilinya. Jangan sampai ketika ada kemauan mengemis kepada rakyat dan setelah jadi mengkhianati rakyat. Kami bersuara bukan untuk menjatuhkan namun kenyataan yang ada seperti itu dan semoga menjadi suatu renungan untuk para pejabat dan wakil rakyat agar bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya," pungkas Agil.
(red)
