KuninganSatu.com,- Komisi 1 DPRD Kuningan yang membawahi Bidang Hukum, Administrasi Pemerintahan & Keuangan tengah fokus menyoroti beberapa pembangunan yang diduga belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Hal tersebut disampaikan oleh Rohaman Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan kepada media usai sidang paripurna serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2025-2030, Senin (3/3/2025).
"Untuk menertibkan pembangunan tersebut, Komisi 1 DPRD akan segera memanggil pihak Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Kuningan guna melakukan koordinasi," ujar Rohaman.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa semua pembangunan di Kuningan memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG). Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang membahayakan keselamatan masyarakat.
Menurut Rohaman Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) sebagai lembaga yang bergerak di bidang penataan ruang daerah, harus segera mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah ini yang juga ada kaitanya dengan iklim investasi di Kuningan.
"Kami tidak ingin mempersulit investor, tapi kami ingin memastikan bahwa semua investasi yang masuk ke Kuningan memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku," ujar Ketua Komisi 1 DPRD Kuningan ini.
Rohaman juga menjelaskan bahwa Komisi 1 DPRD Kuningan akan terus mendukung dan memfasilitasi investor yang ingin berinvestasi di Kuningan, namun dengan tetap mematuhi regulasi yang ada.
Dengan demikian, diharapkan bahwa investasi di Kuningan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tertib dalam administrasi dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
(red)
