KuninganSatu.com,- Hasil keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (4/3/2025) yang merekomendasikan pemberhentian secara permanen oknum Anggota DPRD Fraksi PKB yang tersandung kasus dugaan asusila menjadi cambuk bagi seluruh Anggota DPRD khususnya yang ada dan menjabat di periode 2024-2029.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Sundawani Wirabuana Kabupaten Kuningan, Dian Basudiman, di kediamanya Selasa (4/3/2025) malam.
"Pertama saya secara pribadi mengapresiasi hasil kinerja BK yang bisa bekerja secara profesional dan menunjukan netralitasnya sebagai wakil rakyat, meskipun sebelumnya sempat tersiar berita tentang nertralita BK yang dipertanyakan akibat kebohongan yang dilakukan salah satu anggotanya berkaitan dengan permasalahn ini," ujar Dian.
Meski demikian, kata Dian, hasil keputusan BK tersebut merupakan sebuah cambuk bagi para wakil rakyat yang kini menjabat agar lebih bertanggung jawab atas jabatannya, dan lebih menjaga perilakunya karena masyarakat saat ini merupakan masyarakat yang tidak lagi buta akan informasi, apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu mudahnya diakses dari genggaman tangan.
Lebih lanjut Dian mengatakan bahwa wakil rakyat adalah panutan yang harusnya bisa mewakili suara masyarakat dan mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi.
"Kasus asusila yang menimpa Anggota DPRD yang bergulir dan akhirnya direkomendasikan diberhentikan ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga untuk para wakil rakyat dalam bersikap, bahwasanya masyarakat mengawasi, baik dan buruknya sikap seorang wakil rakyat akan dinilai oleh masyarakat, dan masyarakat pun berhak menggugat jika ada sesuatu yang salah dan menyimpang yang dilakukan oleh wakilnya," kata Dian.
Terakhir Dian juga berharap kejadian seperti ini agar tidak terjadi lagi, apalagi menyangkut pribadi dan institusi yang mewakili aspirasi masyarakat.
"DPRD itu institusi terhormat, anggota DPRD itu pribadi yang bermartabat, jangan sampai terjadi lagi hal memalukan seperti ini, karena jika sampai terjadi lagi, maka masyarakatlah yang akan berbicara bahkan jika perlu turun ke jalan," tukas Dian.
(red)
