KuninganSatu.com,- Kasus dugaan suap dan penyalahgunaan dana kapitasi dan BOK Puskemas se-Kabupaten Kuningan semakin memanas. Setelah sebelumnya kuasa hukum salah satu kepala puskesmas melayangkan somasi kepada Uha Juhana selaku Ketua LSM Frontal, Jum'at (21/03/2025) justru Uha melayangkan surat audiensi kepada Bupati Kuningan guna menggelar audiensi dan membuka semua data yang ada sebagai pembuktian seperti apa yang diinginkan oleh kuasa hukum salah satu kapus.
"Kami meminta kepada Bupati Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar untuk menghadirkan para Bendahara pengelola Dana BOK dan Kapitasi (JKN), Bendahara penerima Retribusi dan Bendahara Rutin seluruh UPTD Puskesmas se Kabupaten Kuningan serta Bendahara Dinas Kesehatan didampingi Kasubag Keuangan," kata Uha Juhana.
"Mereka wajib hadir dan tidak mewakilkan dengan masing masing membawa dokumen SPJ dan RKA untuk tahun 2023, 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2025," imbuhnya.
Subtansi dari adanya permohonan surat Audiensi diatas, kata Uha, adalah untuk membuat terang siapa saja yang terlibat dalam dugaan rasuah Mega Korupsi terkait tata kelola keuangan disclaimer pada lingkup Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas se Kabupaten Kuningan.
Uha juga menjelaskan bahwa hal ini ia lakukan guna membuka siapa aktor intelektual atau dalang utama pemberi perintah adanya Pungutan Liar atau Suap dalam program Dana Kapitasi dan BOK sehingga pada akhirnya akan membongkar nama-nama oknum pejabat yang tidak mempunyai hati sama sekali karena selama bertahun-tahun telah tega menikmati aliran dana dari kasus korupsi anggaran kegiatan yang tujuan sebenarnya mulia yaitu untuk mengobati dan membantu orang miskin atau tidak mampu yang sakit.
"Akibatnya sangat fatal karena merusak pelayanan mendasar untuk masyarakat atau mandatory spending yang bersifat wajib. Para pejabat yang terlibat sukses dalam karir meskipun dengan cara keji menghisap darah rakyatnya sendiri. Perbuatan mereka bahkan lebih kejam daripada pembunuh berdarah dingin sekalipun. Naudzubillahmindzalik," tandas Uha.
(red)
