Tidak sedikit ruas jalan yang harus diperbaiki, karena pengerjaannya pun ada yang bersifat fungsional semacam tambal dan bahkan ada juga yang berlubang hingga terlalu dalam, bagaimana caranya agar jalan berlubang itu tidak semakin buruk dan membahayakan, pengguna, ada yang harus ditangani permanen, rehabilitasi, bisa juga peningkatan.
"Memang stigma di masyarakat yang kuat itu penambalan. Tapi saya bersyukur jalan di Kuningan hasil tambalan berarti masyarakat mengakui bahwa pemerintah hadir meskipun penambalan, yang sedih dan membuat keperihatinan jika tidak ada upaya penambalan pun," terang Kabid pemeliharan jalan dan jembatan Dinas PUTR kabupaten Kuningan Tedi Bisma kepada kuningansatu.com, Jum'at (31/01/2025).
Tapi yang sifatnya peningkatan sampai overlay itu sedikit dalam setahun paling berada di kisaran 20 sampai 30 KM itu yang diperbaiki secara permanen, dan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Provinsi. Namun kendati demikian Pemda Kuningan kita tetap optimis, dengan rencana program Bupati terpilih, dan pada saat podcast dalam komitmennya dengan gubernur terpilih Jawa Barat juga mengatakan konsentrasi peduli perbaikan infrastruktur ruas ruas jalan.
"Kita berharap dari komitmen pak Gubernur terpilih semoga bisa merespon semua usulan perbaikan sesui kondisi jalan, bagaimana cara meminimalisir jalan yang rusak terjadi di banyak ruas sehingga harus menghitung berapa biaya untuk memperbaikinya. Contoh kalau menggunakan cara perbaikan lapis ulang di banding penambalan itu bisa menghemat anggaran separuh dari biaya lapis ulang," kata Tedy.
Ruas jalan yang masuk skala prioritas ada di angka berdasarkan pendataan 227 ruas jalan Kabupaten dengan panjang 771 km yang tersebar di beberapa wilayah, dan kerusakan 30 persen sekitar 200 Km, dan jika semua ini diperbaiki secara permanen jika 1 km Rp 1 milyar biaya yang harus disiapkan 200 milyar.
Lebih lanjut Tedy mengungkapkan bahwa angka 1 milyar itu bukan spek maksimal tetapi spek sederhana pemeliharaan lapis ulang atau rehabilitasi. Sedangkan untuk spek peningkatan akan memakan biaya lebih tinggi. Dan itu semua sudah di bahas oleh Bupati bersama Gubernur yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa perihal jalan ini harus selesai dalam waktu 2 tahun.
"Untuk teknis bidangnya ada di PUTR yang menyampaikan kerusakan jalan sepanjang 200 km ini menjadi prioritas kedepan," katanya.
"Semua yang telah terhitung itu hanya jalur jalan Kabupaten, tidak termasuk jalur poros desa yang jumlahnya ribuan kilo meter, dan itu kewenangan Pemda yang mengurus jalan poros desa imbuh," imbuh Tedy.
(mans)
