Kuningan - Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan yang tersandung dugaan asusila yang kini tengah menjadi sorotan publik setelah diduga bahwa ia terlibat dalam kasus perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dan masih berstatus istri orang lain.
Terhitung sejak tanggal 14 Januari dari awal pemberitaan kasus tersebut sampai hari ini belum ada Keputusan sanksi yang jelas kepada oknum wakil rakyat tersebut.
Badan Kehormatan (BK) yang menerima laporan dari korban (suami yang menjadi selingkuhan) sampai hari ini belum memberikan keputusan sanksi apa yang diberikan kepada oknum dewan tersebut.
Sudah hampir 1 bulan kasus ini seolah-olah dianggap biasa saja dengan terus mengulur waktu. Padahal banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten kuningan ini.
Ketua PC PMII Kuningan, Dhika Purbaya melihat dewan ini tidak serius mengatasi permasalahan di lembaga nya sendiri, bahkan bertanya-tanya ada apa sebenarnya yang terjadi. Sementara banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan serius di kuningan.
“Dari awal kasus ini diproses oleh BK kan belum ada kejelasan hasilnya seperti apa, saya kira BK tidak serius mengatasi nya, ada apa? Atau mungkin ada hal-hal kongkalikong yang terjadi didalamnya. Bagaimana mengatasi persoalan yang terjadi di Kuningan kalo hari ini di internal dewan nya saja tidak selesai," ujar Dhika ketika ditemui kuningansatu.com, 10/2/2025.
Dhika menyoroti persoalan yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Bukan hanya isu yang sedang ramai diperbincangkan saja, tapi masih banyak yang harus diselesaikan di kota tercinta ini.
“Saya sangat merasa kecewa melihat hari ini yang sudah jelas secara etika dan moral tidak dibenarkan saja tidak cepat di proses oleh BK. Belum lagi persoalan-persoalan yang terjadi di kabupaten kuningan ini, mulai dari gagal bayar, miskin ekstrim, pengangguran, bantuan yang tidak tepat sasaran dan masih banyak persoalan yang ada seperti Kesehatan dan pendidikan," ungkap Dhika.
Jika dibedah masih banyak persoalan di Kabupaten Kuningan ini yang butuh perhatian dari para wakil rakyat kita yang duduk bersafari di Gedung Dewan.
Dhika juga menjelaskan, permasalahan di bidang kesehatan menjadi salah satu permasalahan yang ia soroti seperti angka penderita HIV, TBC, TBC, Stunting, hingga masalah ODGJ yang angkanya cukup fantastis.
Kasus perundungan, tawuran, perbuatan asusila di lingkungan pendidikan yang juga cukup menarik perhatian masyarakat Kuningan juga mengambil posisi permasalahan yang memiliki urgensi sangat tinggi.
Permasalahan Infrastruktur pendidikan yang belum merata hingga permasalahan anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi cukup memilukan hati terlebih deklarasi kabupaten pendidikan yang sampai hari ini belum jelas alur dan desain nya seperti apa, indikator nya mengacu pada 8 standar nasional pendidikan atau tidak?
Permasalahan miskin ekstrim ditambah distribusi bansos yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran mengambil posisi sebagai permasalahan sosial di Kabupaten Kuningan ini ditambah adanya temuan dugaan penyalahgunaan DTKS, banyak masyarakat yang secara ekonomi mampu terdaftar di DTKS.
"Dengan melihat beberapa persoalan ini seharusnya anggota dewan ini tidak bisa bersantai santai saja. Dan saya harap persoalan persoalan ini harus cepat di tangani jangan sampai bersantai santai saja dengan fasilitas yang luar biasa tapi tidak ada progres yang di lakukan," tandas Dhika.
"Kami harap Anggota Dewan fokus menyelesaikan permasalah yang menjadi keresahan masyarakat Kuningan, jangan hanya menikmati fasilitas segudang kemewahan hanya untuk pribadi atau kelompoknya saja," tukasnya.
(dhim)
