Namun, tantangan dalam pengelolaan dana tersebut masih terdapat celah yang rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Desa Lebakwangi menjadi salah satu contoh nyata yang menunjukan betapa pentingnya penerapan mekanisme audit dan pengawasan yang ketat, terutama di Kabupaten Kuningan.
Kasus pengunduran diri yang dilakukan Kuwu (Kepala Desa) Lebakwangi telah menjadi cermin atas kerapuhan sistem pengawasan dan tata kelola dana desa. Penyalahgunaan anggaran yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan pemerintah daerah
"Insiden yang terjadi di Desa Lebakwangi tersebut menunjukan bahwa pengawasan internal saja tidak cukup, diperlukan audit yang mendalam dan berkala untuk memastikan setiap alokasi dana itu benar benar digunakan sesuai dgn tujuan awal, dan semua desa di Kabupaten Kuningan harus dilakukan audit dana desa," kata Andika salah seorang aktivis muda Kabupaten Kuningan kepada kuningansatu.com, Selasa 11/2/2025.
"Saya kira kasus serupa bisa terjadi di desa lain, maka dari itu kami mendorong lembaga terkait untuk bisa melakukan segera audit dana desa di seluruh desa di kabupaten kuningan," imbuhnya.
Audit dana desa diperlukan untuk mengungkap adanya penyimpangan atau penyelewengan dana yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan internal, dengan dilakukannya audit terhadap dana desa nantinya setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
(red/andhika)
