Kuningan - Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan, yang diwakili Sekretarisnya Ust. Luqman Maulana, mengunjungi DPW PKB Jawa Barat, Senin 10/2/2025. Kunjungan FMPK ini diterima Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB, Asep Saepudin yang Akrab di panggil Kang Acil.
Kunjungan FMPK ini menindaklanjuti hasil audiensi sehari sebelumnya yang sudah dilakukan ke DPC PKB Kuningan terkait tindakan asusila perselingkuhan yang dilakukan anggota dewan dari Fraksi PKB tersebut.
"Ini sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil audiensi sehari sebelumnya karena DPC PKB Kuningan masih belum bisa mengambil sikap, maka kami melangkah ke DPW agar permasalahan ini segera diselesaikan," ujar Luqman kepada kuningansatu.com.
Tindakan asusila ini, kata Luqman, cukup menggemparkan masyarakat Kuningan, mengingat anggota DPRD yang baru memasuki 100 hari sejak pelantikan belum bisa dirasakan kinerjanya, malah seolah diberi kado memalukan.
"Kejadian ini merupakan kado yang cukup mempermalukan institusi Dewan yang masih seumur jagung di periode barunya," kata Luqman.
Dalam suasana penerimaan yang hangat penuh kekeluargaan oleh Kang Acil, perwakilan FMPK menyampaikan Pernyataan Sikap yang sebelumnya disampaikan secara lisan di Kantor DPC PKB saat Audiensi sehari sebelumnya, Minggu, 9 Februari 2025.
FMPM merangsak ke DPW PKB karena merasa DPC tidak bisa bertindak tegas, padahal baik dari segi bukti maupun saksi sudah cukup memberikan gambaran tentang apa yang terjadi sebenarnya.
"Alhamdulillah kami diterima dengan baik di DPW, kami serahkan pernyataan sikap kami atas nama FMPK berikut bukti-bukti tentang kejadian tersebut, dikhawatirkan permasalahan ini justru belum sampai ke telinga DPW," tegas Luqman.
Kang Acil menyampaikan terima kasih FMPK sudah berkenan bersilaturahim sekaligus membawa sikap perjuangan amar makruf nahi munkar. Kang Acil juga berharap semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Beliau juga menyampaikan bahwa masalah ini sudah sampai ke tingkat DPP PKB dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku di internal PKB.
(roy)
