Kuningan – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan (APIK) menggelar audiensi di Gedung DPRD Kuningan pada Kamis (27/02/2015). Dalam audiensi tersebut MUI dan APIK menyampaikan berbagai persoalan keumatan yang menjadi perhatian serius masyarakat.
Isu sosial seperti maraknya bank emok, pinjaman online (pinjol), judi online (judol), LGBT, peredaran obat-obatan terlarang, dan minuman keras (miras)serta bobroknya moralitas para wakil rakyat menjadi hal yang disoroti daalam audiensi tersebut.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang anggota DPRD Kuningan dengan istri orang hingga menghancurkan rumah tangga. Kasus ini telah bergulir di Badan Kehormatan (BK) DPRD dan direkomendasikan untuk diberikan sanksi keras.
Namun, kemarahan masyarakat semakin memuncak ketika salah satu anggota dewan dari fraksi yang sama mencoba menutupi kasus ini dengan pernyataan bohong. Ia mengklaim bahwa foto yang beredar hanyalah foto lama saat pelantikan anggota dewan, padahal bukti menunjukkan bahwa foto tersebut diambil baru-baru ini saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota dewan di Bandung.
"Kami sangat geram, bukan hanya karena kasus perselingkuhan itu sendiri, tetapi juga karena perilaku manipulatif para wakil rakyat yang dengan mudahnya berbohong di hadapan publik untuk melindungi koleganya. Ini benar-benar mencederai kepercayaan masyarakat," ujar Ustadz Lukman Maulana perwakilan APIK dalam audiensi.
Tak hanya itu, muncul pula kasus terbaru yang kembali mencoreng DPRD Kuningan. Seorang anggota dewan dari partai yang sebelumnya juga pernah tersandung kasus moralitas kini diduga kembali terlibat dalam hubungan perselingkuhan yang berujung pada pernikahan siri.
Masyarakat Kuningan bukan mempersoalkan status nikah siri itu sendiri, melainkan karakter manipulatif dan kebohongan yang dilakukan pejabat publik ini terhadap masyarakat.
"Sebagai pejabat publik, mereka seharusnya memiliki standar moral yang lebih tinggi dibanding masyarakat umum. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas adalah hal mutlak yang harus dijaga. Kalau mereka sendiri hidup dalam kebohongan, bagaimana bisa diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat?" tegas seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam audiensi.
Masyarakat Kuningan kini semakin sadar bahwa memilih pemimpin dan wakil rakyat tidak bisa hanya didasarkan pada janji-janji politik saat pemilu. Para tokoh ulama dan masyarakat mengingatkan agar rakyat lebih cermat dalam memilih, dengan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan moralitas calon wakil rakyat sebelum memberikan suara.
Dengan berbagai permasalahan yang mencuat, audiensi ini menjadi momen bagi masyarakat untuk menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat perilaku menyimpang para wakil rakyat. Kini, publik menanti langkah konkret DPRD Kuningan dalam menindaklanjuti berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
(red)
